KontraS Nilai Ada Pelanggaran HAM di Insiden Penembakan Enam Laskar FPI

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut, penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi pada Senin (7/12) dini hari lalu, masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dalam posisi ini, dalam kasus ini, KontraS melihat bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran HAM," ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (25/12).

KontraS, lanjut Fatia, menilai, polisi telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam insiden tersebut dan mengabaikan asas praduga tak bersalah.

"Dari insiden ini pada akhirnya justru melemahkan posisi hukum itu sendiri, karena pada akhirnya hukum itu seperti tidak berguna untuk dilakukan adanya pembuktian," katanya.

"Dan ini di luar arena hukum yang seharusnya dijadikan sebuah prioritas utama dari adanya dugaan tindak pidana yang sebenernya tidak bisa adil karena sudah tidak bisa dibuktikan lantaran orang-orangnya sudah meninggal," imbuhnya.

KontraS juga mempertanyakan dalih pembelaan diri dari polisi. Dalam melakukan penegakan hukum, Fatia mengatakan, polisi seharusnya hanya menembak untuk melumpuhkan lawan.

Dalam hal ini, Fatia mengacu pada Perkapolri 1/2009 yang berisikan aturan-aturan tentang pelumpuhan dengan senjata api.

“Yang namanya pelumpuhan, ya jelas untuk melumpuhkan. Bukan untuk mematikan. Berarti di bagian tubuh yang memang tidak mematikan,” kata Fatia.

Akan tetapi, dia mengatakan, dari dokumentasi jenazah pasca kejadian, luka-luka tembak di sekujur tubuh enam laskar FPI tersebut jelas memperlihatkan bagian-bagian vital sebagai target tembakan. Kebanyakan di dada kiri yang menyasar jantung dan tak ada satupun luka bekas peluru tajam yang mendarat pada bagian-bagian yang dimaksud untuk melumpuhkan.

Karena itulah, KontraS mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat menjalankan perannya sebagai investigator atas insiden ini. Komnas HAM juga harus menjelaskan kepada publik, atas kronologi peristiwa yang paling akurat.

“Kita harus tetap mendukung Komnas HAM, dalam investigasinya soal pembunuhan, dan pelanggaran HAM ini, atau penembakan sewenang-wenang ini,” kata Fatia menambahkan.

Penyelidikan kasus ini hingga kini masih dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Komnas HAM juga melakukan penyelidikan sendiri kasus ini.

Terakhir, Komnas HAM telah memeriksa anggota Polda Metro Jaya yang bertugas dalam insiden penembakan tersebut dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit.

"Pemeriksaan ini untuk memperjelas alur kronologi, menguji persesuaian dan ketidakpersesuaian, serta memperdalam beberapa keterangan yang sudah didapat," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan resmi, Kamis (24/12).

Polri sebelumnya menyebut, penembakan itu dilakukan lantaran petugas diserang lebih dulu oleh tembakan laskar. Dua anggota laskar kemudian tertembak dalam bentrok di tol. Sementara, empat lainnya ditembak di dalam mobil karena mencoba merebut senjata aparat.

"Kenapa dilakukan penindakan tegas dan terukur? Karena yang bersangkutan ingin merebut senjata milik petugas," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, Senin (14/12).

Versi FPI, laskar tak memiliki senjata api dan diserang lebih dulu oleh petugas. Pihak laskar pun tak mengetahui sebelumnya bahwa mobil yang membuntuti berisi polisi.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga