KPK Diminta Libatkan Diri Dalam Divestasi Saham Freeport

Jakarta, Akuratnews.com - Keputusan divestasi 51% saham Freeport Indonesia harus dipastikan bersih dari tindak pidana korupsi. Mesti dipastikan pula kepemilikan negara 51% itu sesuai dengan tujuan nasionalisasi pertambangan. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasa perlu dilibatkan dalam proses tersebut.

"KPK perlu dilibatkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi divestasi saham Freeport. Apalagi nilai valuasi saham Freeport diklaim perusahaan mencapai Rp100 triliun. Artinya celah pemburu rente cukup besar," terang peneliti Institute For Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, Selasa (29/8/17).

Ia menjelaskan divestasi saham Freeport mesti menggunakan mekanisme yang transparan supaya tidak mengulang masalah lama seperti kasus 'Papa minta saham'. Pasalnya nilai saham Freeport sangat tinggi akan menyulitkan pemerintah untuk membelinya di tengah keterbatasan APBN, termasuk juga BUMN.

"Akhirnya saham Freeport ditawarkan ke swasta, di sini celah broker bermain dan kasus 'papa minta saham' bisa terulang lagi. Solusinya adalah mekanisme penjualan saham Freeport harus dilakukan secara transparan," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah patut membuat mekanisme yang rinci dalam pelepasan saham Freeport. Itu supaya perebutan saham Freeport berjalan fair dan bersih dari pihak yang mengambil keuntungan dengan cara kotor.

"Pelepasan saham freeport mulai dari nilai valuasinya apakah fair value atau dalam batas wajar harus diawasi," tegasnya.

Sementara itu pengamat ekonomi UGM Fahmi Radhi mengatakan kesepakatan pemerintah dengan Freeport harus dijabarkan lebih rinci. Upaya itu untuk mencegah timbul masalah baru dan akal-akalan Freeport dalam memenuhi seluruh perjanjian yang telah dibuat.

"Lantaran Freeport tidak menutup kemungkinan membuat akal-akalan mirip divestasi zaman rezim Soeharto dan papa minta saham sehingga Freeport tetap pemegang mayoritas saham," pungkasnya. (Bara)

Penulis:

Baca Juga