KPK Diminta Supervisi Penyidikan Dugaan Pembalakan Kayu Merbau Asal Papua

Jakarta, Akuratmews.com - Kasus dugaan pembalakan liar (ilegal loging) kayu merbau asal Papua dan Papua Barat senilai kurang lebih Rp100 miliar dipandang malah semakin merugikan negara.

Pasalnya, kasus ini menyisakan masalah baru yakni bertambahnya waktu penyimpanan barang bukti ratusan kontainer kayu merbau asal Papua ini.

"Kerugian negara bertambah miliaran rupiah akibat biaya penyimpanan barang bukti. Kasus ini bergulir sejak Januari, dan sampai saat ini belum memiliki ketetapan hukum yang tetap," tandas Sekjen LSM Matahukum, Mukhsin Nasir di Jakarta, Senin (15/7).

Atas dasar inilah maka pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi penanganan kasus ini.

"Sudah saatnya KPK juga turun tangan melakukan supervisi penyidikan yang ditangani Gakkum KLHK karena potensi kerugian negara bertambah," ujar Nasir.

Ia memaparkan, penyimpanan ratusan kontainer kayu merbau ini memerlukan tempat dan biaya perawatan. Dan ini membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Selain itu, alasan agar KPK melakukan supervisi penyidikan, dikatakan Nasir lantaran sampai saat ini Gakum KLHK belum bisa menuntaskan keseluruhan penyidikannya yang sudah memakan waktu cukup lama yakni kurang lebih tujuh bulan.

"Sementara Gakum KLHK adalah penyidik lex spesialis terhadap tindak pidana dugaan ilegal loging," ucapnya.

Seperti diketahui di awal tahun ini, Gakum KLHK mengamankan 380 kontainer berisikan kayu ilegal jenis merbau yang berasal dari Papua dan Papua Barat.

81 kontainer dari 380 kontainer tersebut merupakan milik CV ATI dan CV STI yang berisikan sekitar 1.280 m3 kayu gergajian yang berhasil diamankan di Surabaya.

Kemudian, ada 1.100 m3 kayu hasil pembalakan liar milik kedua perusahaan tersebut yang berhasil diamankan di Papua Barat.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga