KPK: Idrus Marham dan Eni Saragih Terima Hadiah Kontrak Pembangunan PLTU Riau-1

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk.

KPK lantas melakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 terhadap tersangka Idrus Marham (IM) yang saat itu masih menjabat Menteri Sosial. Ia dan Anggota Komisi VII DPR RI Eni MauIani Saragih (EMS) disebut menerima hadiah atau janji dari Johannes B Kotjo (JBK) selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek IPP (independet powerproducer) PLTU Mulut Tambang Riau-1.
"Tersangka IM diduga bersama-sama dengan tersangka EMS, Anggota Komisi VII DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji dari JBK," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jumat (24/8/2018) malam.

Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andiI terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Johannes. Eni diduga menerima Rp. 4 Milyar sekitar November - Desember 2017 dan Rp. 2,25 Miliar sekitar bulan Maret dan Juni 2018.

Idrus juga diduga berperan mendorong proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU tersebut. Selain itu, Idrus diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dllaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan.

"Dalam penyidikan perkara awal yang sudah dilakukan sejak 14 Juli 2018 hingga hari ini sekurangnya penyidik telah memeriksa 28 orang saksi," terang Basaria.

Saksi tersebut berasal dari sejumlah unsur antara lain para pejabat PT. Pembangkit Jawa Bali lnvestasi antara lain Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan Niaga, Corporate Secretary.

Lalu pegawai dan pejabat PT. PLN antara lain Direktur Pengadaan Strategis 2 PT. PLN (Persero) dan Pegawai PT. PLN Batubara.
Juga Direktur PT. China Huadian Engineering Indonesia.

Kemudian mantan Mensos Idrus Marham dan Karyawan Swasta. Dengan ditetapkannya Idrus, dalam kasus ini telah ada tiga tersangka yang diproses KPK.

Sebelumnya, KPK telah melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7) lalu dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI Eny Maulani Saragih terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1 (2 x 300 mega watt) di Provinsi Riau. Dilanjutkan dengan proses penyidikan sejak Sabtu, 14 Juli 2018 dengan dua orang tersangka, yaitu Eni dan Johannes. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga