KPK Kembangkan Kasus Suap di Kemenhub

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan membuka penyelidikan baru yang merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemhub).

Dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Ditjen Hubla Kemhub, KPK baru menjerat mantan Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Jubir KPK, Febri Diansyah tak membantah adanya kemungkinan mengembangkan kasus ini. Namun, Febri masih enggan mengungkapkan sejauh mana proses pengembangan kasus ini karena masih dalam tahap penyelidikan.

"Kalau ada informasi baru tentu pasti kita akan kembangkan, tapi karena belum ada penyidikan tentu kami belum bisa menyampaikan lebih rinci," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (02/07/18).

Febri masih enggan mengungkap pihak-pihak yang dibidik dalam pengembangan kasus ini. Febri hanya memastikan pihaknya akan mendalami setiap informasi yang berhubungan dengan kasus ini.

"Belum ada tersangka baru di kasus Hubla. Bahwa kita akan memperhatikan informasi-informasi lain tentu bisa, itu yang disebut dengan pengembangan dalam penanganan perkara. Tapi saya belum bisa menyampaikan karena belum sampai ke tingkat penyidikan," katanya.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak. Selain Tonny yang setidaknya telah dua kali dimintai keterangan, KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan.

"Pendalaman itu sudah kita lakukan juga dengan mendengarkan informasi dari sejumlah pihak dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, lebih rincinya apa kami belum bisa sampaikan," katanya.

Dalam persidangan kasus ini terungkap sejumlah fakta mengenai aliran dana kepada sejumlah pejabat di Kemhub. Salah satunya, kepada Hadi Mustofa Djuraid yang menjabat sebagai staf ahli Menteri Perhubungan saat dipimpin Ignasius Jonan.

Dalam kesaksiannya Tonny mengaku memberikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Hadi dalam kapasitasnya sebagai staf khusus Jonan.

"Hadi Djuraid di BAP saya ada dia terima Rp 1 miliar," ucapnya.

"Beliau adalah staf khusus kementerian zamannya Ignasius Jonan," kata Tonny.

Tak hanya itu, Tonny juga mengaku pernah menerima uang sebesar USD 20.000 dari Jonan selaku Menteri Perhubungan.

Uang itu diterima Tonny sebagai hadiah atas keberhasilannya menemukan black box (kotak hitam) pesawat AirAsia yang mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjatkan memastikan, pihaknya akan mendalami setiap informasi dan fakta yang muncul dalam persidangan perkara ini. Informasi dan fakta persidangan itu akan diperiksa silang dengan saksi dan bukti-bukti lain.

"Kembali kan penyidik harus liat satu persatu. Tapi kalau katakan 50 harus disebutkan 50. Jadi bukan dicicil. Kalau katanya A masa penyidik harus ikut A," katanya.

Meski demikian, Basaria belum mengetahui sejauh mana proses pengembangan perkara ini. Termasuk kemungkinan menjerat pihak-pihak lain yang terlibat seperti pejabat Kemhub.

"Nanti kita lihat, pengembangannya belum. Tidak tahu saya," katanya. (Jar)

Penulis:

Baca Juga