KPK Minta Setnov Segera Lunasi Uang Pengganti Korupsi E-KTP

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov), diminta untuk segera melunasi sisa pembayaran uang pengganti sebesar US$ 7,3 juta yang merupakan hukuman tambahan dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Sejauh ini, Novanto yang divonis 15 tahun penjara itu baru membayar Rp 5 miliar saat proses penyidikan dan US$ 100.000 setelah vonis dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa (24/4) lalu.

Jubir KPK, Febri Diansyah memastikan tim Jaksa Eksekutor KPK akan berupaya memaksimalkan agar uang pengganti tersebut dibayarkan Novanto.

Hal ini lantaran hukuman tambahan berupa uang pengganti tersebut merupakan putusan pengadilan yang wajib dijalankan.

"Jaksa eksekusi KPK tentu akan terus memaksimalkan dan menagih agar kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan karena ini perintah hakim," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/06/18).

Pihak Novanto telah membuat surat pernyataan menyanggupi membayar sisa uang pengganti. Namun, dalam surat tersebut, Novanto mengaku hanya sanggup membayar uang pengganti secara bertahap atau dicicil.

"Pihak Setya Novanto menyatakan kesanggupannya untuk membayar itu secara cicilan," katanya.

Meski demikian, KPK tak memberikan tenggat waktu kepada Novanto untuk melunasi sisa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi e-KTP.

Febri hanya memastikan tim Jaksa Eksekutor KPK akan terus meminta mantan Ketua DPP Partai Golkar itu untuk melunasi uang pengganti.

"Tentu saja ini juga menunjukkan iktikad baik dari pihak terpidana untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Karena kita tahu di tingkat pertama ini kan putusan sudah berkekuatan hukum tetap," kata Febri.

Diketahui, Novanto telah dieksekusi Jaksa Eksekutor KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (4/5).

Eksekusi ini dilakukan lantaran KPK dan Novanto memutuskan tidak banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara terhadap terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Novanto.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar US$ 7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan kepada KPK sebesar Rp 5 miliar subsider 2 tahun pidana penjara, dan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan hak politik Novanto selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. (Jar)

Penulis:

Baca Juga