KPK Pantau Kasus Korupsi Jalan Nangka Melalui E-SPDP

Depok, Akuratnews.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pemantauan kasus korupsi Jalan Nangka meski prosesnya kini sedang ditangani pihak Unit Tipikor Polresta Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok.

Peryataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menanggapi pertanyaan sejumlah awak media terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Depok, Jumat,(23/11/2018).

"Kami masih melakukan pemantauan. Nanti ya, biarkan dulu berjalan. Kita lihat penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan). Yang jelas belum keseluruhan kita take over,” jelas, Basaria usai acara Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) siang tadi di Depok.

Menurutnya, pengawasan korupsi dilakukan dengan cara bertukar informasi antar penegak hukum, yakin Polisi, Kejaksaan, dan KPK melalui sistem penyampaian surat perintah dimulainya penyidikan elektronik (E-SPDP).

"Kita awasi dengan sistem E-SPDP online. Jadi kita semua bisa kontrol kalau kita anggap itu perlu dikoordinasi dan disupervisi nanti kita akan datang," ujarnya.

Tiap penanganan kasus korupsi, lanjut Basaria, KPK miliki hak untuk melakukan supervisi atas seluruh kasus korupsi. Hal itu bisa dilakukan pihaknya sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) keluar.

Melalui Basaria, pihak KPK masih belum bisa pastikan soal pengambil alihan kasus korupsi Jalan Nangka tersebut meski berkas perkara kasus itu sudah dua kali bolak-balik dari penyidik Tipikor Polresta kepada pihak Kejari Depok.

Sejauh ini pihaknya mengaku masih sebatas lakukan pemantauan. "Kami akan pantau terus," ucap Basarian.

Seperti diberitakan, Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Depok mengembalikan berkas perkara korupsi Nur Mahmudi dan Harry untuk kedua kalinya pada pihak penyidik Tipikor Polresta Depok di awal November lalu lantaran ada petunjuk yang sebelumnya sudah diberikan Jaksa Peneliti namun masih tidak dipenuhi.

Dalam kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka tahun 2015 itu ditemukan adanya kerugian negara sekitar Rp.10,7 miliar dari nilai anggaran total proyek pembebasan Jalan Nangka senilai Rp.17 miliar. (Eko)

Penulis:

Baca Juga