KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Korupsi Proyek Covid-19

Pengusaha M. Totoh Gunawan dengan tangan diborgol usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat 2020. /Antara/Ashari
Pengusaha M. Totoh Gunawan dengan tangan diborgol usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat 2020. /Antara/Ashari

Jakarta, Akuratnews.com - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19. Dia diduga telah menerima sejumlah fee dari proyek itu.

Tak hanya seorang diri, namun putra Bupati Bandung Barat Andri Wibawa, dan pemilik PT. Jagat Dirgantara dan CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang M. Totoh Gunawan turut ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

"KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka AUS, Bupati Bandung Barat 2018-2023, AW swasta, MTG pemilik PT. JDG dan CV. SSGC," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kamis 1 April 2021.

Mereka bertiga diduga terlibat dalam korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat 2020.

Penyidikan kasus ini dimulai sejak 26 Februari 2021. Perbuatan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, dimana Andri disebut melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Aa Umbara dijerat Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Andri dan Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.***

Penulis: Ashari

Baca Juga