KPK Tolak Justice Collaborator Muhamad Baqir

Sidoarjo, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukan Direktur CV Mahadir, Muhamad Baqir, terdakwa kasus suap Wali Kota Pasuruan, Setiyono terkait proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

"Terdakwa Muhamad Baqir adalah pelaku utama dalam
kasus suap ini, sehingga Jaksa Penuntut Umum menolak permohonan terdakwa untuk
menjadi justice collaborator,"ucap
Jaksa KPK Amir Nurdianto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, hari
Senin (11/2/2019).

Penolakan permohonan Justice Collaborator  ini
dituangkan dalam surat tuntutan jaksa KPK, yang juga menuntut terdakwa Muhamad
Baqir dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta, Subsider 3
bulan kurungan.

Baca Juga :

https://akuratnews.com/kpk-tuntut-2-tahun-muhamad-baqir-terkait-kasus-suap/

Perbuatan terdakwa Muhammad Baqir telah bertentangan
dengan pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf a dan b UU No 20 Tahun 2001Tentang
perubahan atas UU No 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, Kasus suap ini bermula dari Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis (4/10/2018) lalu. Saat itu KPK
terlebih dahulu menangkap keponakan Wali Kota Pasuruan yakni Hendriyanto Heru
Prabowo alias Hendrik saat akan menyerahkan uang suap dari terdakwa Muhamad
Baqir ke Walikota Setiyono.

Setelah dilakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan
beberapa tersangka lain. Mereka diantaranya, Wali Kota Pasuruan, Setiyono, Staf
Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Kota Pasuruan, Dwi
Fitri Nurcahyo, tenaga honorer di Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus
dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Pasuruan tahun anggaran 2018, salah satunya belanja gedung dan bangunan
pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Proyek di Pemkot Pasuruan diatur oleh Wali Kota melalui
tiga orang dekatnya yang disebut trio
kwek kwek
, dan ada kesepakatan fee rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk
proyek bangunan dan pengairan.

Sedangkan dari proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono
mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni sebesar Rp
2.297.464.000 ditambah 1 persen untuk Pokja. Pemberian dilakukan secara
bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada tanggal 24 Agustus 2018,
Muhamad Baqir menstransfer kepada Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp 20 juta atau 1
persen untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian pada 4 September 2018 CV
Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak
Rp2.210.266.000.

Kemudian 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai
pemenang, Muhamad Baqir sertor tunai kepada wali kota melalui pihak-pihak
perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp115 juta. Sisa komitmen fee
lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama cair.

Penulis & Foto: Arief
Publisher : Fajar

Penulis:

Baca Juga