KPK Tuntut Ali Murtopo Empat Tahun Penjara

Sidoarjo,Akuratnews.com -
Terdakwa Ali Murtopo, pemberi suap terhadap Bupati Malang Non aktif Rendra
Kresna terkait proyek penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Malang senilai Rp3,45 miliar, nampak tertunduk lesu saat mendengarkan
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diruang
Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Dalam tuntutannya, Jaksa KPK menyatakan, terdakwa
terbukti secarah sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b tentang
undang-undang Tipikor. Karenanya, terdakwa Ali Murtopo dituntut hukuman penjara
selama 4 tahun serta dikenai denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak
membayar maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan serta menjatuhkan
pidana tambahan dengan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2.717.745.000,00
(dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu
rupiah). Selambat-lambatnya pengembalian 1 bulan setelah putusan, bilamana
tidak dikembalikan uang pengganti maka akan ditambah kurungan selama 2 tahun.

"Terdakwa dituntut 4 tahun denda Rp200 juta
subsider 6 bulan, serta pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sebesar
Rp2.717.745 miliar, bila tidak maka akan ditambah 2 tahun.", terang Jaksa
KPK Abdul Basir dalam persidangan.

Sementara Harif Fajar Kustaryo, Penasehat Hukum (PH)
terdakwa menyampaikan, sangat keberatan atas tuntutan yang disampaikan Jaksa
KPK. Pihaknya menilai bahwa, tuntutan tersebut tidak berdasarkan dengan
fakta-fakta hukum, dan akan melakukan pembelaan pada sidang berikutnya.

"Kami keberatan atas tuntutan itu, karena sama
sekali tidak berdasarkan dengan fakta-fakta hukum,", tutur Harif pada akuratnews usai persidangan.

Dalam kasus tersebut, Ali disangka melanggar Pasal 5
ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Sedangkan, Rendra dalam berkas berbeda, disangka
melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang
(UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis & Foto: Arief

Editor : Fajar

Penulis:

Baca Juga