KPP Bersama Relawan Jokowi Tolak Parpol Pro Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, bersama dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (berjalan beriringan) dalam kunjungan ke Pasar di wilayah Jakarta.

Jakarta, Akuratnews.com – Pertemuan antara dua tokoh nasional yang juga sebagai kompetitor dalam bursa calon presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, dinilai sebagai ajang rekonsiliasi bagi sebagian pihak. Penilaian tersebut tentu tidak salah, karena menurut informasi yang ada dari pertemuan tersebut ada pembicaraan-pembicaraan terkait rencana rekonsiliasi yang akan dilakukan. Hal tersebut diperkuat dengan tersiarnya kabar jika Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat akan bergabung di pemerintahan Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut Komite Pedagang Pasar (KPP) relawan militan Jokowi Ma'ruf Amin, menilai jika rekonsiliasi yang dilakukan tak perlu sampai memberikan jatah posisi kursi pemerintahan ke Partai pro Prabowo Sandiaga.

"Komite Pedagang Pasar (KPP) bersama relawan Jokowi Ma'ruf menolak Gabungnya Parpol Pro Prabowo Sandiaga ke koalisi Jokowi Ma'ruf," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, Senin (22/7).

Rosyid menilai sudah cukup porsi parlemen 60 % dari parpol koalisi Jokowi Ma'ruf dan relawan 01 yang sudah berjuang keras memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan Rosyid juga menyebut tak elok jika nantinya Gerindra, Berkarya, PKS, PAN dan Demokrat mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin.

"Rekonsiliasi hanya mendamaikan dan mendinginkan situasi politik di masyarakat antara pendukung 01 dengan pendukung 02, bukan harus ikut bergabung di kepemerintahan pak Jokowi dan abah Ma'ruf," tegasnya.

Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), itu meminta Presiden Joko Widodo membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto. Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas.

Seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi,” tegasnya.

Penulis:

Baca Juga