144 Anggota KPPS Meninggal

KPU Diminta Segera Lakukan Medical Check Up Seluruh Anggota KPPS

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pasca pelaksanaan Pemilu 2019. Jumlahnya 144 orang plus ratusan anggota yang sakit.

Kelelahan dan stres ditengarai menjadi faktor utama banyaknya korban tewas dari petugas KPPS. Hal ini disimpulkan oleh sejumlah anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam diskusi bertajuk 'Mengapa Pemilu Telan Banyak Korban Tewas?' yang diselenggarakan Forum Tebet, Kamis (25/4).

"Saya sepakat jika KPU harus melakukan media check up pada seluruh anggota KPPS lainnya. Periksa ulang semuanya," ujar dokter ahli bedah vaskular, patrianef dan dokter ahli bedah paru, Benny Octavianus yang jadi pembicara.

Menurut Benny, beban anggota KPPS yang tidak seimbang antara kerja dan istirahat telah memicu kelelahan yang berlebihan. Apalagi ada anggota KPPS yang bekerja lebih dari 24 jam sehari.

"Saya mau tahu berapa yang meninggal di hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kenapa begitu? Kalau meninggal di hari pertama wajar karena faktor kelelahan, tapi kalau sampai lima hari berikutnya? Berarti ada faktor tekanan lain," ungkap Benny.

Ia juga menyoroti faktor usia yang menjadi salah satu penyebab kematian selain akibat kelelahan. Menurutnya, kematian akibat kelelahan lebih banyak menyebabkan kematian pada hari pertama dan kedua pelaksanaan pemilu.

“Saya meyakini hampir 90 persen penyebab kematian ini adalah faktor jantung,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa sebagain anggota KPPS diduga sudah mengalami persoalan jantung sebelumnya sehingga pemilu hanya pemicunya saja.

Pihaknya mengusulkan agar pada pemilu berikutnya perlu pembatasan usia petugas KPPS. Selain itu KPU juga harus mengatakan perlunya kriteria dan persyaratan kesehatan bagi petugas KPPS di masa datang.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Swing Voters (PSV) Adhie Massardi mengatakan, KPU seharusnya ikut bertanggung jawab atas kejadian yang luar biasa tersebut.

Ia menilai dengan angka kematian 144 orang pada Pemilu 2019, KPU bisa kena delik pidana karena kelalaian dengan tidak memperhatikan kesehatan para anggota KPPS.

Karena itu dirinya mengimbau KPU bekerja sama dengan IDI untuk mengotopsi korban tewas sehingga bisa dilakukan evaluasi.

“Komisioner KPU bisa kena pasal pidana kalau ditemukan kelalaian. KPU harus brtanggung jawab atas kejadian luar biasa tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, KPU mengusulkan kepada pemerintah memberikan santunan sebesar Rp30 juta bagi anggota KPPS yang meninggal.

Komisioner KPU, Viryan Aziz menjelaskan, santunan Rp30 juta per anggota KPPS yang meninggal adalah usulan yang dimintakan lembaganya. Dan prinsipnya pemerintah siap memberikan santunan tersebut.

"Besarannya masih dihitung. Diusahakan secepat mungkin," kata Komisioner KPU, Viryan Aziz di kantor KPU, Jakarta, Kamis (25/4).

Penulis: Rianz

Baca Juga