KPU Harus Hormati Putusan MA, Caleg Eks Koruptor Dilindungi Hukum

Pemilu Legislatif
Pemilu Legislatif

Jakarta, Akuratnews.com - Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi terhadap Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). PKPU dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017.

"Oleh karena itu, KPU harus menghormati hasil putusan Mahkamah Agung sebagai kepastian hukum, sehingga bagi para Caleg eks koruptor sudah jelas hak-haknya dilindungi oleh hukum," ujar Pengamat Hukum Tata Negara Yudi Anton Rikmadani dalam keterangan tertulis yang diperoleh, Sabtu (15/09/2018).

Ia menuturkan putusan MA dalam perkara tersebut bersifat final. Yudi lantas menegaskan eks koruptor dapat mencalonkan diri sebagai Caleg.

Akan tetapi, Caleg eks koruptor harus terlebih dahulu mengumumkan dirinya sebagaimana Pasal 240 huruf g UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menyatakan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Yudi lantas meminta KPU, Bawaslu dan masyarakat agar menghormati putusan hakim. "Karena itu bagian dari menghormati peradilan," pungkasnya. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga