Kuasa Hukum Ahok Pertanyakan Independensi Majelis Ulama Indonesia

Ahok

Jakarta, Akuratnews.com - Tim Penasehat Hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan independensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan sikap dan pendapat keagamaan terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok.

Penasehat hukum Ahok menyesalkan sikap MUI yang terkesan memihak, Seharusnya, sebagai forum, para ulama MUI mengedepankan cinta kasih dan damai dengan melakukan tabayyun kepada Ahok.

Sebelumnya, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin memberikan kesaksian  dalam sidang itu dan menjelaskan, tabayyun perlu dilakukan untuk persoalan yang belum jelas. Namun, dalam kasus Al Maidah 51, menurutnya, Ahok sudah jelas melakukan penghinaan.

"Kita tabayyun juga, tabayyun video, tabayyun di lapangan, itu tabayyun juga. Karena dua objek ini dianggap cukup, tidak perlu ada tabayun lagi," terang Ma'ruf dalam kesaksiannya di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/17).

Namun, menurut Penasehat hukum, MUI melakukan penilaian tidak objektif dan cenderung sepihak. Bahkan, sikap dan pendapat keagamaan dikeluarkan terkesan tergesa-gesa.

Ma'ruf mengaku MUI mendapat laporan dari masyarakat sebelum tanggal 1 Oktober 2016. Sementara video pidato Ahok di Kepulauan Seribu baru viral setelah 5 Oktober 2016.

Mengacu itu, penasehat hukum Ahok  menduga pihak MUI mendapat dorongan dari pihak tertentu untuk menjatuhkan clientnya.

"Apakah ada kepentingan lain dari pemohon yang dikatakan pelapor untuk minta fatwa MUI yang dalam persidangan terungkap fakta pelapor terafiliasi dengan ormas tertentu dan partai tertentu dalam Pilgub DKI?," tanya penasehat hukum.

Pertanyaan tersebut sempat tak dipahami oleh Ma'ruf, namun kemudian diperjelas oleh Majelis Hakim Dwiarso Budo Santiarto.

"Pertanyaannya gini, apa majelis ulama dalam menerbitkan pendapat dan sikap keagamaan itu ada kepentingan-kepentingan lain?" tanya Dwiarso.

Menanggapi itu, Ma'ruf membantah jika ada pelapor yang memiliki kepentingan tertentu dalam meminta pendapat pada MUI. Ia juga memastikan pendapat MUI bersifat independen.

"Tidak ada sangkut pautnya dalam parta, pilkada, etnis agama. Ini murni masalah penodaan agama dan masalah hukum. Itu jawaban saya tidak bergeser-geser," tegas Ma'ruf. (Fajar)

Penulis:

Baca Juga