Kuasa Hukum Pendeta HL Ngadu ke Bawas MA

Kuasa Hukum Pendeta Hanny Layantara

Surabaya, Akuratnews.com - Adi Warman, kuasa hukum Pendeta Hanny Layantara, terpidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, menilai ada kejanggalan atas putusan banding oleh Pengadilan tinggi Jawa Timur.

Dalam Putusan dengan Nomor: 1342/PID.SUS/2020/PT SBY pada 25 November 2020 lalu, Hanny Layantara divonis satu tahun lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutusnya 10 tahun.

Hadi menduga adanya penggelapan terhadap berkas memori banding dan kontra memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi melalui PN Surabaya, pada 26 Oktober 2020.

"Selain mengajukan berkas memori dan kontra memori banding melalui PN Surabaya, kami juga mengajukan langsung ke Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi pada 4 November 2020," terang Adi.

Dugaan penggelapan memori Banding tersebut, Adi Warman menjelaskan adanya unsur kesengajaan dari pihak terkait hingga merugikan kliennya.

"Ini pasti ada sutradaranya dalam menyembunyikan bekas memori dan kontra memori banding, sehingga PT menjatuhkan vonis 11 tahun dan ini sangat merugikan klien kami," tambahnya.

Adi menegaskan, PT menjatuhkan vonis lebih berat kepada kliennya tersebut karena diduga telah dilakukan penyelundupan berkas memori dan kontra banding dari Abdul Rahman selaku mantan kuasa hukum Hanny Layantara yang telah diputus.

"Ini aneh, Klien kami telah mencabut kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya pada 22 Oktober 2020, namun memori dan kontra memori banding tersebut masih sampai ke tangan Hakim Pengadilan Tinggi," Paparnya.

"Akibat penyelundupan berkas memori dan kontra memori tersebut, maka menimbulkan kesalahan Administrasi, antara lain berupa tembusan pengiriman berkas banding kepada mantan penasehat hukumnya," ungkap Adi lebih lanjut.

Atas kejanggalan tersebut, pihaknya akan melaporkan pihak pihak kepada Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial." Saat ini kami telah menyusun laporan dan sesegera mungkin langsung dikirim ke Bawas dan Komisi Yudisial," tegas Adi.

Terkait dengan Subtansi putusan Pengadilan Tinggi yang memvonis Hanny Layantara satu tahun lebih berat dari putusan PN Surabaya, Adi menegaskan terungkap adanya penyimpangan yangvakan diuraikan dalam memori Kasasi.

Penulis:

Baca Juga