Kuasa Hukum PT CSI, Bantah Kliennya Tidak Miliki Izin

AKURATNEWS.COM - Buntut PT Cahaya Sultra Indonesia (CSI) digugat dua warga Amolengu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Kuasa Hukum PT CSI, membantah seluruh anggapan atau dugaan miring yang dilontarkan ke kliennya.

Dua warga bernama Abdul Latif dan Nur Said, menyoal perusahaan tambang batu galian C milik PT CSI, yang menurut mereka, telah melakukan aktivitas reklamasi pantai dan pembangunan jetty tanpa ada pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat setempat. Ditambah lagi menurut penggugat, pihak perusahaan belum menyelesaikan ganti rugi karamba dan sero (alat tangkap ikan tradisional) miliknya yang berada disekitar kawasan pembangunan jetty.

Proses sidang PT CSI yang digugat di Pengadilan Negeri (PN) Konsel pada Desember 2021 lalu, baru berjalan pada Maret 2022, dengan agenda mediasi.

Tudingan hingga aduan ke PN Konsel, disikapi Kuasa Hukum PT CSI, Fahd Atsur dengan membantah seluruh anggapan atau dugaan miring yang dilontarkan ke kliennya, Edi Yuliansyah (Direktur PT CSI).

Dia menyebutkan, bahwa segala hal yang berhubungan dengan aktifitas PT CSI termasuk pembangunan Jetty, kliennya telah mengantongi sejumlah dokumen perizinan dari pemerintah terkait.

Bahkan menurut dia, sebelum terbit izin pembangunan jetty, PT CSI sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan konsultasi publik pada Agustus 2020 lalu.

"Konsultasi publik yang dilaksanakan di Balai Desa Langgapulu dihadiri oleh Dinas PTSP Kabupaten Konsel, Dinas Perhubungan, pihak kepolisian, Camat Kolono dan tiga kepala desa serta masyarakat lingkar tambang," kata Fahd Atsur.

Dikatakan Fahd, pada saat konsultasi publik tersebut, pihak PT CSI juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait serta masyarakat yang hadir untuk menyampaikan saran dan keluhannya, supaya dikemudian hari tidak terjadi gesekan.

"Alhasil, pemerintah dan masyarakat setempat sepakat untuk menerima serta mendukung adanya investasi di wilayah tersebut," ungkap Fahd. (Jumat, 15/4/2022)

Fahd menekankan bahwa semua perizinan pembangunan jetty dan pertambangan kliennya sudah diselesaikan, mulai dari IUP produksi, Amdal, hingga izin pembangunan jetty.

Dia menyampaikan perihal ganti rugi lahan yang dilalui menuju jetty milik PT CSI, sudah diselesaikan oleh kliennya.

Fahd membeberkan, bahwa persoalan sero milik Abdul Latif dan Karamba milik Nur Said yang dimasukan dalam pokok perkara di persidangan, PT CSI sudah menawarkan kompensasi senilai Rp30 juta.

Saat itu, hanya Abdul Latif  menolak untuk menerima kompensasi. Sedangkan Nur Said sudah menerima kompensasi dari perusahaan atas sero miliknya.

Fahd tidak menyangka, pada saat proses pembangunan jetty berlangsung, tiba-tiba saja ada pembangunan sero dan karamba baru yang dilakukan penggugat.

Padahal menurutnya, PT CSI juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lingkar tambang dengan melibatkan langsung dalam aktivitas penambangan di wilayah IUP perusahaan tersebut.

Kendati demikian, Direktur PT CSI tetap membuka diri kepada pihak penggugat untuk memberikan bukti kepemilikan lahannya, kata Fahd.

“Pak Edy sudah sering menyampaikan kepada pihak penggugat untuk membuktikan jika lahan itu miliknya, baru akan dibebaskan. Namun, hingga saat ini pihak penggugat belum memberikan bukti atas kepemilikan lahan yang akan dibebaskan PT CSI,” pungkasnya.

Penulis: Novrizal R Topa

Baca Juga