Kursi Panas Medan Satu 2020, Antara Eskalasi Politik Identitas dan Primodialisme

Amy Gutmann dalam bukunya Identity in Democracy (2011) menulis tentang peran krusial identitas dalam demokrasi. Bagi Gutmann, identitas dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang merefleksikan realitas masyarakat. Ia meyakini demokrasi tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional, tetapi juga soal identitas (“democratic politics is both interest and identity driven“). Demokrasi akan kehilangan kontestasi tanpa identitas di dalamnya. Identitas dan kepentingan (interest) biasa saling memengaruhi dalam relasi yang kompleks.

Medan, ibukota Provinsi Sumatera sebagai salah satu kota besar diwilayah barat Indonesia berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia menjadikan Medan sebagai sebuah kota harapan dan potensial disektor bisnis, komuditas pertanian dan perkebunan serta parawisata.

Sebagai ibukota provinsi yang multikultural dan potensi wilayah tentu sangat dibutuhkan adanya pemimpin dan pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan tata kelola yang baik dalam upaya menjadikan kota ini  modern dan masyarakatnya yang aman, damai dan sejahtera. Jam terbang yang tinggi belum menjamin kualitas kepemimpinan apalagi jika masih mentah pengalaman. Jika ini terjadi, bisa jadi kepemimpinan akan sarat kepentingan dari pihak pihak yang bermain dibelakang layar.

Ada pelajaran penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat kota Medan. Dalam beberapa tahun belakangan, Medan menjadi sorotan tajam terkait kasus hukum yang melibatkan hingga tiga Walikotanya. Persepsi negatif publik terhadap kepemimpinan kota Medan khususnya dan di Sumatera Utara umumnya tidak terhindarkan. Masyarakat terkesan trauma nemilih Kepala Daerah yang ternyata tersangkut perkara hukum.

Namun, proses pemilihan Walikota Medan periode 2020 - 2025 haruslah berjalan dan sudah didepan mata.

Berdasarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan akan dilangsungkan pada September 2020. Isu isu siapa yang layak dan pantas serta memiliki kualitas kepemimpinan sebagai Walikota dan Wakil Walikota mulai bermunculan kepermukaan. Bahkan sekelompok masyarakat, secara terbuka menyatakan mendukung seseorang untuk menjadi Walikota Medan.

Eforia pencitraan pun digelar untuk meyakinkan masyarakat bahwa calon yang meteka dukung layak menjadi pemimpin. Masyarakat diibaratkan seperti membeli mangga dan salak. Memilih mangga yang kulitnya  terlihat bersih dan mulus tetapi saat dibuka ternyata berulat sedangkan salak meski kulitnya terlihat kotor dan bisa melukai tangan ternyata isinya bersih dan manis.

Politik Identitas dan Demokrasi

Diera saat ini, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung baik yang diusung melalui partai partai politik maupun jalur independen memang membutuhkan dukungan energi dan financial yang lumayan besar.

Amy Gutmann dalam bukunya Identity in Democracy (2011) menulis tentang peran krusial identitas dalam demokrasi.

Bagi Gutmann, identitas dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang merefleksikan realitas masyarakat. Ia meyakini demokrasi tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional, tetapi juga soal identitas (“democratic politics is both interest and identity driven“). Demokrasi akan kehilangan kontestasi tanpa identitas di dalamnya. Identitas dan kepentingan (interest) biasa saling memengaruhi dalam relasi yang kompleks.

Amy Chua, dalam bukunya Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations (2018) bahkan menyatakan tren global menunjukkan bahwa pemanfaatan sentimen identitas—atau yang ia sebut “political tribes”—saat ini tak terelakkan dalam percaturan politik. Pembentukan aliansi politik berdasakan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan kehadirannya dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan bisa dibilang, semua politik adalah politik identitas.
Dalam pratiknya di Indonesia, bisa dipastikan bahwa pemilu akan terus diwarnai para aktor politik yang membangun citra diri yang lekat dengan simbol-simbol kultural atau agama.

Jika membebaskan demokrasi sepenuhnya dari politik identitas adalah hal yang sulit terwujud. Jika pada kenyataanya harus diakui bahwa para pemilih tidak selalu bersikap rasional, maka idealnya aktor-aktor politik, baik yang bermain di depan maupun belakang panggung, bisa menarik batas yang tegas antara politik identitas yang sah dan politik identitas yang bernuansa kebencian komunal.

Politik identitas bisa menjadi good (beradab) atau mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan (civic) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain.

Politik identitas bisa tidak beradab dan berbahaya (ugly) jika mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonistis terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai melegitimasi kekerasan.

Politik identitas menjadi berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi tentang perbedaan primordial atau rasial antarkubu dalam kontestasi politik.

Adalah sah ketika individu atau kelompok sosial mengklaim bahwa perjuangan politik mereka adalah untuk mengangkat derajat kelompok tertentu, melindungi hak-hak komunitas suku, masyarakat adat, dan seterusnya. Kita tidak perlu heran ketika aktor politik menggunakan simbol-simbol komunal untuk mengasosiasikan diri mereka dengan kelompok yang mereka perjuangkan, karena demokrasi memang tidak bisa sepenuhnya bebas dari isu identitas.

Lantas bagaimana dengan Pemulihan Kepala Daerah (Pilkada) di Medan tahun 2020 ini ? Tepuk dada tanya selera, mungkin itu yang bisa dilakukan saat kualitas pemimpin diabaikan dan Eskalasi Politik Identitas dan Primodialisme menjadi tolak ukur kepemimpinan. Semoga rakyat tidak terjebak dalam lingkaran eforia pencitraan yang dominan.

*) Ketua Gerakan Peduli Masyarakat Jawa (GPMJ) Sumut, Ketua DPD RSPN Deli Serdang, Ketua KOMPPAK Sumut 

Baca Juga