oleh

KY Persiapkan Perwakilan di Sidang Majelis Kehormatan Pemberhentian Patrialis Akbar

Jakarta, Akuratnews.com -Komisi Yudisial ( KY) mendukung rencana pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh Mahkamah Konstitusi pasca-penangkapan Hakim MK oleh KPK, KY RI

Juru bicara KY, Farid Wajdi mengatakan, KY mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh pimpinan MK sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

“KY sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki menyatakan kesiapan dan menyiapkan salah seorang pimpinan untuk mengikuti prosesi pelaksanaan sidang majelis kehormatan dimaksud,” kata Farid dalam keterangan tertulis yang diterima Akuratnews.com, Senin (30/01/2017).

Namun demikian, KY belum dapat mempublikasi nama pimpinan yang ditunjuk sebagai anggota majelis sidang kehormatan tersebut ,sebab proses administrasi pelaksanaan sidang belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Farid mengaku, jika belajar dari berbagai peristiwa dugaan perbuatan yang melanggar kode etik oleh jajaran pengadilan, KY mengimbau bahwa mesti ada upaya yang sifatnya terus menerus dilakukan agar jajaran pengadilan tidak memperdagangkan hukum dan keadilan.

“KY tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan jajaran pengadilan agar senantiasa membangun sistem dan aturan yang lebih baik, terus berbenah,” jelasnya.

Sementara itu, sistem yang baik dapat dimulai dari proses seleksi awal, sistem pembinaan dan pengawasan, penegakan sanksi dan penghargaan atas kinerja baik.

“Juga penting diperhatikan keteladanan dari pimpinan dan jajarannya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, sehingga praktek perdagangan hukum dapat dinihilkan,” tegas Farid.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi ( MK) sebelumnya sudah mengumumkan empat anggota majelis kehormatan ,yakni hakim konstitusi Anwar Usman, mantan hakim konstitusi, Achmad Sodiki,guru besar ilmu hukum Bagir Manan, dan Tokoh masyarakat As’ad Said Ali.

Sementara, Majelis Kehormatan mempunyai waktu 30 hari untuk melakukan proses pemeriksaan pendahulua .Bila belum selesai ,maka bisa diperpanjang sampai 15 hari .Hasil dari pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dilanjutkan dengan maksimal waktu 60 hari. (Agus)

Loading...

Komentar

News Feed