LAKRI: Ada Keterlibatan Pihak Lain Pada Kasus Korupsi Jalan Nangka

Depok, Akuratnews - Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Indonesia (DPN - LAKRI) mengindikasikan adanya keterlibatan sejumlah pihak lain pada kasus korupsi jalan Nangka, Sukamaju Baru, Kota Depok.

Pihak aparat penegak hukum didorong untuk bisa serius lakukan penegakan supremasi hukum di Depok. Terkait kasus itu, pemeriksaan terhadap para anggota dewan dan pihak lain juga harus terus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Pemeriksaan terhadap para anggota dewan dan pihak terkait lainnya juga perlu dilakukan karena munculnya anggaran itu pasti diketahui banyak pihak antara lain, DPRD Depok," terang Sekjen DPN LAKRI, Bejo Sumantoro, Jumat (7/9/2018).

Menurutnya, proses pembahasan dan pengesahaan anggaran itu pasti diketahui lembaga Legislatif. Jadi, untuk anggarannya pasti diketahui para anggota dewan di Depok.

"LAKRI juga mengindikasikan adanya keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Depok pada kasus korupsi jalan Nangka," jelas Bejo.

Terkait dengan keterlibatan pihak lain, Bejo menilai sangat dimungkinkan akan ada pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp.17 miliar itu.

"Pasti ada, nota dinas maupun Surat Perintah Membayar (SPM) kan pihak dinas terkait yang mencairkanya," terang Bejo.

LAKRI menilai masih belum munculnya tersangka baru pada kasus korupsi pelebaran jalan Nangka bisa jadi lantaran pihak polisi masih mendalami adanya keterlibatan pihak lain.

"Sejauh ini LAKRI masih berprasangka positif karena sangat dimungkinan pihak aparat penegak hukum masih menggali dan mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam kasus itu," tutup Sekjen LAKRI pada akuratnews.

Seperti diberitakan, pada kasus korupsi pelebaran jalan Nangka yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp10,7 miliar telah ditetapkan dua orang tersangka. Pekan ini, mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekdakot Depok, Harry Prihanto diketahui mangkir dari panggilan polisi sebagai tersangka. (Eko)

Penulis:

Baca Juga