LAKSI Apresiasi Ketegasan Kepala Bakamla Dalam Menjaga Perairan Natuna

Klaim sepihak China terhadap laut Natuna merupakan sebuah 'warning' kepada negara Indonesia agar melakukan kesiagaan dan lebih menjaga pengamanan di Natuna.

Jakarta, Akuratnews.com - Upaya klaim China atas laut Natuna dipastikan akan berdampak pada penguasaan wilayah perairan Natuna. Dampak lain akan menimbulkan kejahatan sumber daya laut serta kekayaan laut perairan Natuna.

Terkait upaya China dalam melakukan penguasaan perairan Natuna, Ketua Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi. Hidzaqi mengatakan bahwa sudah jelas jika sikap China tersebut tidak memiliki dasar kuat untuk masuk apalagi berupaya menguasai perairan Natuna.

"Berdasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 jadi tidak memiliki dasar." ujar Azmi. Hidzaqi kepada Akuratnews, Jumat (10/1/2020).

Atas dasar itu, Azmi. Hidzaqi mengajak komponen bangsa agar mendukung dan menjaga wilayah Natuna karena menurutnya Natuna adalah bagian dari NKRI. Jika perlu menurutnya harus dilakukan tindakan tegas untuk mengusir perahu-perahu China yang kadung masuk perairan Natuna.

"Kami mendukung agar dilaksanakan operasi laut kepada para nelayan asing yang berani mencuri ikan di laut Natuna." imbuh pria yang biasa disapa Azmi.

Sebagai bentuk dukungan serta apresiasi terhadap Bakamla yang kini dipimpin oleh Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, LAKSI menyampaikan pernyataan sikap yang sangat tegas yakni, mendukung kebijakan operasi dan pengamanan yang dilaksanakan oleh kepala Bakamla.

"Ya, karena kami menilai Laksyda A Taufiq mempunyai program kerja yang terukur dan dapat di andalkan." tegas Azmi.

Sementara itu berdasarkan data Kepala Badan Keamanan Laut (Bakalma) RI, Laksdya A. Taufiq disebutkan telah berhasil menindak 50 kapal ikan dan 2 kapal penjaga laut milik Tiongkok.

Selain itu juga Laksdya A. Taufiq pernah menyatakan bahwa situasi di Natuna tidak ada kompromi dengan China tetapi harus dengan melakukan tindakan terukur.

"Beliau merupakan sosok yang tegas dan berani dengan memerintahkan pasukan keamanan laut untuk mengusir nelayan China yang memasuki wilayah Natuna." lanjut Azmi.

Sedangkan mengutip pernyataan kepala Bakamla, disebutkan kalau China ingin mendominasi laut China Selatan karena laut Natuna adalah akses ke Samudera Hindia, oleh karena itu China mau mendominasi jalur pelayaran tersebut secara niaga dan militer.

"Untuk mengamakan tersebutlah, makanya mereka membuat pangkalan-pangkalan di laut China Selatan di pulau buatan," imbuh Azmi.

Azmi melanjutkan bahwa China dikatakan juga memiliki kepentingan internal, yaitu nine dash line atau hak atas teritorial berdasarkan historisnya.

"Sehingga apa pun yg kita kerjakan disana, China tidak akan mundur." pungkas Azmi.

Bakamla RI sendiri seperti diketahui saat ini berada di depan karena area tersebut adalah area berdaulat yaitu lebih kepada penegakan hukum.

"Jadi biarlah Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard menghadapi China Coast Guard tidak secara militer," lanjut Azmi.

Masih menurut Azmi, penanganan perairan Natuna harus cerdas. Laksdya A. Taufiq sendiri mampu mengubah pola operasi bersifat continue dengan mengedepankan data intelejen preparation battle dan analisa dari Puskodal. Sehingga sampai akhir tahun Bakamla masih mampu melaksanakan operasi.

Azmi menilai Bakamla RI selalu terukur dan menghindari miscomunication supaya tidak meningkat eskalasi. Hal mana yang pernah dikatakan Laksyda A Taufiq jika Bakamla RI bekerja di bawah komando Presiden.

LAKSI juga mendukung upaya Bakamla dalam mencegah terjadinya konflik dan menghindari konflik itu terjadi.

Kedua, LAKSI juga mendukung hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 dan ketiga mendukung kebijakan nasional.

"Itulah elemen kekuatan yang saya gunakan untuk melindungi satuan sendiri maupun satuan lain," pungkas Azmi.

Terakhir Azmi berharap agar negara dapat meningkatkan armada keamanan laut di Natuna. Selain itu sebagai wujud pasukan yang menjaga laut Natuna, Azmi berharap jika Presiden Jokowi lebih memperhatikan aspek kesejahteraan para petugas yang menjaga wilayah di Natuna dan mendukung sarana dan prasarana penunjang operasional di Natuna.

Penulis: Alamsyah

Baca Juga