Terkait 30 Buruh Pabrik Mancis Tewas Terbakar

Lalaikan Tugas Dan Fungsi, APBD-SU Minta Copot Kadisnaker Langkat

Medan, Akuratnews.com - Puluhan massa tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) melakukan aksi pernyataan sikap kepada Pemerintah dan Pemprov Sumut untuk segera mempertanggung jawabkan penyelesaian hak korban teragedi ketenagakerjaan pabrik perakitan korek api (mancis) di Langkat yang menyebabkan 30 jiwa pekerja dan anak anak tewas terbakar.

Mereka melakukan aksi tersebut di kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, Rabu (17/7/2019). Mereka diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajecksah di press room kantor Gubernur Sumut.

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajecksah didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Itara Harianto Butar butar dan Kasatpol PP
Suryadi Bahar di ruang press room, para perwakilan pelaku aksi menyampaikan permasalahan terkait korban kebakaran pabrik perakitan mancis di Langkat yang menewaskan 30 jiwa pekerjanya beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataan sikap mereka disebutkan berdasarkan investigasi APBD-SU ditemukan bahwa upah buruh korban dihitung berdasarkan hasil kerja borongan berkisar Rp 700.000 sampai Rp 900.000 per bulannya. Dari 25 buruh korban kebakaran hanya 1 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS.

Selanjutnya buruh tidak mendapat hak cuti, kelebihan jam kerja tidak dihitung lembur, pabrik yang berada dipemukiman warga, dan tidak memiliki izin operasional atau illegal. Dalam perkara ini mereka menuntut hak hak pekerja yang menjadi korban.

Dalam pernyataan sikapnya APBD SU juga minta agar Kadisnaker Provsu, Kadisnaker Kabupaten Langkat, serta Kepala Unit Pelayanan Terpadu I Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dicopot karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga menyebabkan 30 jiwa korban meninggal dalam tragedi ketenagakerjaan pabik korek api (mancis) di Langkat.

Selain itu APBD SU juga menuntut agar Kadisperindag Kabupaten Langkat dicopot karena juga dinilai lalai dalam menjalankan tugas dn fungsinya menyebabkan pabrik mancia di desa Sambirejo Kabupaten Langkat beroperasi hmpir 10 tahun secara illegal.

Mereka juga menuntut seluruh Pegawai Pengawas Provinsi Sumatera Utara diperiksa karena diduga melakukan pembiaran atas beroperasinya pabrik korek api (mancis) tanpa melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan, tidak memenuhi hak dan jaminan perlindungan K3 terhadap buruh yang menjadi korban.

Sementara itu Wagub Sumut Musa Rajecksah dalam tanggapannya menyampaikan kepada Aliansi maupun Serikat Pekerja untuk membantu memberikan informasi kalau ada home industri yang mempekerjakan orang tanpa ijin sampaikan ke aparat dan instansi setempat.

"Kepada keluarga korban akan dikawal melalui Disnaker agar pengusaha memenuhi sesuai peraturan dan ketentuan apa yang menjadi hak korban. Kita juga menunggu hasil keputusan hukum dan pengadilan" ungkap Wagubsu.

Dari pihak APBD- SU yang hadir dalam aksi dan bertemu dengan Wagubsu antara lain dari serikat pekerja SERBUNDO, SBMI Sumut, DPW FSPMI-KSPI Sumut, SBMI Merdeka, SBMI F.LOMENIK Sumut, SBSI Garteks Sumut, SPR Sejahtera, DPD FSPI-KPBI, OPPUK, SPN Sumut, LBH Medan, SBSI Deli Serdang, SBBI dan DPD SBSI 1992 Sumut.

Baca Juga