Laode: Pemerintah dan DPR Berkonspirasi Diam-diam Lucuti Kewenangan KPK

Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK

 "Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," kritik Laode M. Syarif.

 Jakarta, Akuratnews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif bersuara keras terkait dengan ditandatanganinya rencana Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Surat Presiden (Surpres) yang ditandatangani Jokowi sudah dikirim ke DPR RI. Masalahnya, hingga saat ini, disebut-sebut KPK belum menerima draft revisi itu.

Laode mengatakan, KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang dianggap tidak transparan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu.

"Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," kritik Laode M. Syarif dalam pesan singkat yang dikutip situs politik, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Laode menyatakan, Pemerintah dan DPR, telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu  lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tutur Laode.

Karena itu, Laode menduga pemerintah dan DPR telah melakukan kompromi secara bersama-sama dan untuk menggoalkan kepentingan tertentu.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga