Laporkan DLP Penipuan di Polda Sultra, Jubir Yanti: LOR Harus Gunakan Logika

AKURATNEWS - Direktur PT. Lakarinta Meleura Sejahtera(LMS) yang bergerak di bidang pertambangan kapur di Kabupaten Muna Sultra, Laode Rifaidi melaporkan Dian Lestari Putri yang juga adalah Direktur Utama PT LMS, ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait kepemilikan saham, pada tanggal 19 Oktober 2021.

Laporan tersebut berjalan hingga Dian Lestari Putri pada tanggal 1 Februari 2021 mendapat surat panggilan utuk hadir diruang unit 1 Subdit Ditresmum Polda Sultra.

Atas kasus yang menimpa Dian Lestari itu, melalui jubirnya, Sri Yanti Putri yang juga adalah Staf Ahli Khususnya, sangat menyayangkan tindakan dan pernyataan La Ode Rifaidi, yang mempolemikkan persoalan internal mereka hingga ke Polda Sultra.

"Seharusnya persoalan itu dipertemukan terlebih dahulu untuk dilakukan langka langkah persuasif dengan pihak Kepolisian sebagai pengayom Masyarakat, " Ucapnya, pada Akuratnews.com (7/10/2021).

Kata Yanti sapaan sehari Jubir Dian Lestari Putri (DLP) itu, La Ode Rifaidi (LOR) sebagai Direktur PT LSM yang juga memiliki saham dalam perusahaan batu kapur itu, harusnya lebih mengambil peran penting bukan hanya sekedar nama.

"Baik sumbangsih pikiran, tenaga maupun dana, hanya dilayangkan surat panggilan untuk menghadiri rapat paripurna internalpun tak memberikan itikad baik, " terangnya.

Ditambahkannya, Permasalahan yang ditudingkan LOR kepada DLP tentang penipuan dan penggelapan seharusnya memiliki bukti yang kuat untuk disajikan pada pihak Kepolisian.

"DLP sudah diberikan surat panggilan klarifikasi dengan membawa bukti dan data, kalau dia(LOR) merasa dirugikan apa yang dirugikan? Apa ada waktu, tenaga dan dana yang mereka keluarkan untuk bisa dikatakan rugi? bicara investor 50 miliyar seperti yang dikatakannya itu lalu adanya penggelapan, apa beliau tidak sedang berhalusinasi," Terang Jubir DLP.

Selama berproses hingga melakukan kajian diluar Daerah, lanjut Yanti, pihaknya tidak menanggapi keresahan emosional LOR karena, sebagai warga yang sama dari daerah yang sama dirinya lebih fokus untuk mewujudkan pekerjaan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan memberikan sumbangsih untuk Daerah.

"Selama ini DLP hanya diam dan mengikuti proses hukum karena mereka semua keluarga. Dan apa yang sudah diresmikan oleh Bupati Muna harus diwujudkan dengan baik,"terangnya lagi.

Persoalan proses hukum yang menurut LOR, DLP sudah ditetapkan tersangka, pihaknya justru telah berkali-kali mempertanyakan kepastian hukum dari Kepolisian apa yang menjadi poin penting dalam aduan dan pemeriksaan. Sebab, selama menjalani proses pemeriksaan sebanyak dua kali yang tempatnya bukan di Kantor Polisi tetapi di kantor Kuasa Hukum malah melenceng dari inti aduan dari pelapor dan sifat aduannya berubah-rubah.

"Dari awal kan kita minta kejelasan hukum, malah tiba-tiba diinfokan tersangka. Kami tidak melawan hukum, tapi sebaiknya sesuai bukti dan mekanisme. Kami juga sedikit paham mekanisme hukum yang berlaku di Negara ini," tukasnya.

Jubir itupun berharap, pihak LOR seharusnya menggunakan logikanya secara sehat sebelum membicarakan persoalan internal perusahaan ke publik. Tidak mungkin mau sejauh ini langkah yang dilakukan oleh DLP lalu mau cacat prosedur.

"Artinya jangan menggali lobang sendiri lah, jangan hanya kepentingan emosional pribadi cari cara mematikan karakter seseorang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jangan juga kelihatan paniknya. Sebaga putri daerah DLP hanya berpikir bagaimana kegiatan ini bisa baik terwujud untuk masyarakat. Intinya semua kesiapan terkait usaha ini sudah finally,"Pungkasnya.

Sebelumnya PT. LMS perusahaan batu kapur itu telah diresmikan oleh Bupati Muna, Rusman Emba pada tanggal 29 September 2019 lalu di Kecamatan Lohia.***

Penulis: Zainal Arifin

Baca Juga