Larang Aksi Unjuk Rasa, Kapolri Akui Tak Mau Kecolongan

Jakarta, Akuratnews.com - Larangan melakukan aksi unjuk rasa jelang pelantikan Jokowi memicu pertanyaan dari berbagai kalangan. Di tengah panasnya suhu politik pasca penusukan Menko Polhukam Wiranto, radikalisme seolah jadi momok yang menakutkan bagi pemerintahan Jokowi. Larangan aksi pun dilayangkan Polri. Apa dasarnya?

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, larangan aksi demonstrasi atau unjuk rasa diberlakukan karena Polri tak ingin mengambil resiko dicap sebagai bangsa yang buruk jika dalam hari pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terjadi kekacauan akibat unjuk rasa.

Menurut Tito, saat pelantikan presiden terpilih, Indonesia akan kedatangan banyak tamu-tamu negara. Ada kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Sehingga ini menyangkut harkat dan martabat bangsa.

"Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," kata Tito di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Bagi Tito, Indonesia harus dilihat sebagai bangsa yang besar dan damai. Bukan negara kacau atau rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan lain-lain. Oleh karena itulah, Polri tidak ingin menanggung risiko bangsa Indonesia dicap buruk. Tito pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan memobilisasi massa.

"Memobilisasi massa memiliki psikologi crowd, crowd mudah sekali berubah menjadi massa yang rusuh dan anarkis," terang Tito. Berkaca pada aksi demo sebelumnya yang sempat memicu kerusuhan, Jenderal Polri ini mengaku tak ingin kecolongan lagi. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga