Lembaga Masyarakat Adat Papua Dukung Daerah Otonomi Baru, Ini Alasannya

Diskusi daring bertema "Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua" yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin, (27/6/22).

AKURATNEWS - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. Adapun wilayah tersebut, DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya dalam diskusi daring bertema "Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua" yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin, 27 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

Lenis mengatakan, sebenarnya, tiga daerah di atas sudah sejak lama menginginkan pemekaran Provinsi. Daerah Papua Selatan misalnya, sudah menunggu bertahun-tahun agar terealisasi pemekaran.

Sementara itu, di daerah Papua Tengah, pernah terjadi perang karena isu pemekaran. Di Pegunungan Tengah kata Lenis, masyarakat memang menginginkan pemekaran, tetapi lebih pada pemekaran Kabupaten ketimbang Provinsi.

"Selama ini yang kami tuntut adalah Kabupaten, tetapi yang muncul Provinsi. Nah, karena itu, masyarakat merasa berterima kasih karena kalau Provinsi muncul, berarti Kabupaten juga muncul," kata Lenis menceritakan keinginan masyarakat di daerah Pegunungan Tengah.

Meski begitu, Lenis tak menampik pro-kontra di tengah masyarakat terkait rencana pemekaran itu sendiri. Ia mengatakan, di era demokrasi seperti sekarang, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.
Ia lalu menyinggung peran LMA untuk mengurai ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

"Pasti ada pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Di era demokrasi, ini sebenarnya wajar-wajar saja dan harus diterima. Tugas LMA adalah memberi kedamaian di tengah perbedaan ini" kata Lanis.

Lenis melanjutkan, LMA sendiri memiliki peran strategis untuk mengawal seluruh program Pemerintah yang diatur dalam sejumlah Undang-Undang. Karena itu, dia meyakini LMA akan selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan proses pembangunan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Peraturan Pemerintah Provinsi Papua, kami Lembaga ada ini juga dilindungi oleh UU Otsus untuk mengawal program Pemerintah pusat maupun daerah. Dan sesuai dengan ADRT kami, setiap keputusan Pemerintah itu harus kami kawal supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Soal DOB sendiri, LMA menyampaikan beberapa pernyataan sikap antara lain: Menerima Otsus jilid 2 dan DOB tiga Provinsi, LMA provinsi Papua mendukung pemekaran Kabupaten baru yang menunggu pemekaran lebih dari 20 tahun, yakni: Kabupaten Trikora, Kogowa, Balitender dan kabupaten-kabupaten lain.

Pernyataan sikap lain adalah LMA tidak keberatan apabila 7 wilayah adat di Papua menjadi 7 Provinsi. Selanjutnya, apabila masih ada daerah-daerah lain yang memungkinkan untuk dimekarkan, supaya segera dibuka.

Untuk diketahui, gagasan pemekaran Provinsi Papua menjadi sejumlah Daerah Otonomi Baru, kini telah dibahas dalam beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Penulis:

Baca Juga