Lembaga Survei Bongkar Sumber Dana

Jakarta, Akuratnews.com - Lembaga survei yang menggelar hitung cepat alias quick count buka-bukaan sumber dana. Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno justru tidak terima.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kembali sidang pelanggaran adminsitrasi pemilu ihwal sistem penghitungan dan quick count lembaga survey atas laporan BPN Prabowo-Sandi.

Dalam agenda sidang kali ini, Bawaslu menghadirkan pihak terkait yakni, perwakilan lembaga survei. Beberapa lembaga survei yang hadir di antaranya Indobarometer, Syaiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indikator, dan Poltracking.

Pada sidang yang diketuai oleh Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Patalolo ini, majelis mempertanyakan beberapa hal. Salah satunya mengenai sumber pendanaan atas laporan quick count kepada lembaga survei.

Perwakilan lembaga survei SMRC, Deni Irvani mengungkapkan, pendanaan yang diperoleh untuk lembaga surveinya didapatkan dari hasil kerja sama dengan beberapa media massa.

"Kami mendapatkan dana dari hasil kerja sama dengan tujuh media televisi nasional, dan dua media online," paparnya di ruang sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5).

Dipaparkan Deni, untuk urusan sumber dana ini, lembaga surveinya cukup transparan. Ia mengaku, bahwa hasil sumber pendanaan dapat dilihat oleh masyarakat luas lewat laman resmi SMRC yang telah mereka unggah pada 24 April 2019 lalu.

Sementara itu, sumber pendanaan lembaga survei Indikator Politik dihasilkan secara mandiri dari hasil dana pribadi. Asep Jubaedillah, perwakilan Indikator Politik mengungkapkan, Indikator Politik pada hakikatnya mengusung partisipasi anggota mereka dalam masalah pendanaan.

Sementara itu, perwakilan dua lembaga survei lainnya mengaku, mereka tidak mengetahui dari mana sumber pendanaan yang lembaga survei terima. Dua dari masing-masing perwakilan lembaga survei tersebut menuturkan, hal itu merupakan ranah yang memiliki wewenang.

Lebih lanjut, pihak Bawaslu juga menanyakan apakah lembaga survei itu betul-betul sudah melewati seleksi dan sertifikasi sebagaimana aturan yang sudah disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang sebelumnya.

Mengenai hal ini, para perwakilan lembaga survei serentak mengatakan mereka tidak mengetahui mekanisme tersebut. Bagi mereka, itu merupakan kapasitas para anggota yang bekerja di lapangan.

BPN tak puas

Sementara itu, BPN Prabowo-Sandiaga merasa tidak puas atas jawaban pemaparan KPU dan lembaga survei dalam sidang lanjutan ajudikasi dugaan kecurangan pada Situng KPU dan quick count.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Sahroni menuturkan, bahwa dari persidangan hari ini, terlihat jawaban KPU tidak dapat diterima.

"Bahwa dari persidangan tadi terlihat KPU dengan sangat jelas menjawabnya sangat-sangat tidak bisa diterima secara alasan. Dan sangat menggampangkan dana untuk pemilu ini yang sebesar puluhan triliun," ungkap Sahroni pasca sidang di Bawaslu.

Menurutnya, KPU melakukan pengorganiasiaan keuangan secara serampangan dan main-main. Hal ini juga terbukti ketika BPN meninjau seluruh aturan yang dibuat KPU dalam PKPU nomor 10 tahun 2019.

Pada poin ini, terlihat KPU tidak mengangap persoalan ini secara serius atau sungguh-sungguh sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU).

"Sebagaimana yang tadi saya pertanyakan lebih tegas lagi, bahwa apa yang seharusnya KPU lakukan di dalam hal untuk melakukan seleksi terkait dengan lembaga survei ini," urainya.

KPU sudah terang menjawab bahwa mereka hanya melaksanakan persyaratan secara formalitas saja. Nyatanya, untuk urusan seleksi lembaga survei misalnya, KPU memaparkan mereka tidak melakukan sosialisasi kepada lembaga survei terkait peraturan-peraturan yang perlu dipenuhi. Padahal pada sidang sebelumnya mereka menjawab sudah melakukan.

"Ada inkonsistensi penjelasan KPU sebelumnya dengan hari ini," kata Sahroni.

Dengan demikian, ia menganggap, apa yang telah dilakukan KPU ini sangat-sangat tidak profesional dan tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak memperhatikan apa yang harus menjadi perannya. Terlebih lagi terkait dengan dana, seperti penggunaan dana dan sumber dana, itu pun juga tidak disampaikan secara transparan.

Dalam kesaksian para pihak lembaga survei tadi, lanjutnya, mereka juga menyampaikan jika mereka nyatanya tidak diberitahu secara jelas oleh KPU terkait penyakian, teknis, termasuk dalam hal pelaporan dan penyampaian batas waktu laporan.

"Itu pun dijawab dengan sangat mudah oleh KPU, bahwa mereka akan menghubungi via telepon saja dan itu pun juga tidak menjadikan sesuatu yang kemudian mengikat secara hukum," jelasnya.

Hal itu yang pada akhirnya membuat pihak BPN kecewa. KPU, dikatakan Sahroni, ternyata memang tidak menjalankan secara sungguh-sungguh pelaksanaan pemilu yang telah memakan dana atau anggaran begitu besar.

Bagi Sahroni, jika dalam konteks seleksi saja sudah tidak jelas mekanismenya, lantas bagaimana hasil yang mereka sajikan. "Kredibilitas lembaga survei yang lolos harus dipertanyakan. Bagaimana hasil quick count kami bisa percaya kalau begini," sambungnya.

Terlebih lagi, ada indikasi bahwa lembaga survei tersebut dekat dengan pasangan calon (paslon) 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan lembaga survei sebelum penyajian quick count dengan Presiden Jokowi di Istana Negara dalam rangka memenuhi undangan.

Lebih lanjut, dirinya juga tidak puas dengan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh lembaga survei dalam persidangan kali ini. Bagi Sahroni, lembaga survei sendiri hampir tidak mengetahui secara persis, setiap jawaban mereka dilempar kembali kepada pihak yang mengetahui lebih detail mengenai mekanime dan lain sebagainya.

"Rata-rata jawaban mereka tidak tahu, ini kan lucu," tegasnya.

Seharusnya, Sahroni mengatakan, perwakilan lembaga survei yang hadir dalam persidangan adalah mereka yang mengetahui. Semuanya dirasa perlu untuk kejelasan yang lebih rinci, tidak lagi saling melempar dan melahirkan pertanyaan.

Berangkat dari hasil sidang hari ini, BPN Prabowo-Sandiaga tegas meminta Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada KPU dan lembaga survei atas ketidakjelasan yang sudah mereka sampaikan.

"Semuanya kan sudah bisa dilihat. Mereka sudah jelas melanggar administrasi. Buang-buang uang atau anggaran saja," tegasnya.

Penulis: Hengky
Editor: Redaksi

Baca Juga