Lewat Kasus PT MPIP, LQ Indonesia Harap Konsep Presisi Polri Ditegakkan

AKURATNEWS - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat di DPR menyatakan jika Polri saat ini akan menerapkan semangat transparasi berkeadilan lewat konsep 'Presisi'.

Namun, sayangnya semangat itu masih menjadi slogan. Salah satunya terlihat dari proses penanganan kasus di Polda Metro Jaya yang dipandang belum memenuhi pinsip Kapolri tersebut.

Kepala Humas dan Media LQ Indonesia Lawfirm, Sugi mengungkapkan salah satu klien LQ Indonesia yakni pelapor LP PT MPIP yang baru mendapatkan SP2HP dari penyidik Fismondev dengan nomor surat B/0854/VIII/RES 2.6/2021/Ditreskrimsus mengaku kecewa dan sedih.

"SP2HP sejak LP tanggal 9 April 2020, hingga hari ini 1 September 2021 sudah 17 bulan berjalan. Hampir dua tahun, tapi sama sekali para terlapor belum diperiksa sama sekali oleh penyidik, apakah ini bukan yang namanya mandek?" ungkap Sugi di Jakarta, Sabtu (4/9).

Sebelum meninggal, almarhum Neta S Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) sempat mengingatkan Polda Metro Jaya atas penanganan kasus Mahkota yang mangkrak, dan mengingatkan Kapolri akan janjinya.

Saat itu 2 Februari 2021, Neta S Pane membandingkan penanganan kasus Mahkota (PT MPIP dan MPIS) yang mandek dengan penanganan Jouska yang ngebut.

"Misalnya, Polri memberi keistimewaan dalam kasus yang diduga melibatkan Mahkota Properti Indo Permata milik Raja Sapta Oktohari," kata Neta, dalam siaran persnya, Selasa (2/2).

Menurut dia, terbukti kasus itu jalan di tempat dan tidak ada proses lebih lanjut.

Sebaliknya, dalam kasus Jouska, Polri seperti berlari kencang dan hingga kini sudah 23 orang diperiksa.

Kasus Mahkota sendiri hanya satu dari sekian banyak kasus mandek lainnya seperti yang terjadi pada kasus Narada dan Kresna Sekuritas.

Belum lama ini, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto juga mengingatkan agar semangat transparansi berkeadilan yang digagas Kapolri lewat konsep 'Presisi' tidak hanya menjadi slogan kosong.

Kapolri diminta bisa menurunkan konsep itu lewat program dan tindakan yang konkret di lapangan.

"Semangat transparansi berkeadilan dalam jargon 'Presisi' itu adalah harapan. Implementasi di lapangan dalam kebijakan dan tindakan yang konkret tentunya harus dibuktikan, biar tidak menjadi slogan kosong," ujar Bambang seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Menurut Bambang, transparansi merupakan suatu unsur penting di era demokrasi digital ini. Ia mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap institusi Polri kini makin besar.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga