LKPHI Meminta KPK Untuk Menyetujui Revisi RUU KPK

Pengesahan RUU KPK menjadi UU masih jadi polemik. Presiden Jokowi pun diminta sejumlah kalangan untuk menerbitkan Perppu KPK agar polemik selesai.

Jakarta, Akuratnews.com - Di tengah penantian disahkannya RUU KPK menjadi UU oleh DPR RI, gelombang aksi demo silih berganti digelar sejumlah elemen di depan gedung DPR.

Termasuk di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aksi demo pun tak pelak terjadi di depan kantor antirasuah itu. KPK dinilai sejumlah pihak memiliki andil terhadap terhambatnya pengesahan RUU KPK menjadi UU.

Ratusan massa dari Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) juga turut melakukan aksi damai di depan gedung KPK untuk menyuarakan soal polemik revisi RUU KPK.

Menurut Direktur Eksekutif LKPHI Ismail Marasabessy, pihaknya menuntut sejumlah tuntutan kepada KPK salah satunya yakni KPK menyetujui revisi RUU KPK tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah agar tak mengeluarkan Perppu.

"Tuntutan kami salah satunya yakni KPK harus menyetujui revisi RUU KPK. Kami juga meminta KPK berkoordinasi dengan pemerintah untuk tidak keluarkan Perppu KPK. Kami meminta KPK untuk hentikan polemik revisi RUU KPK karena wacana revisi RUU KPK sudah dikaji secara aspek historis dan masyarakat 65 persen menerima revisi RUU KPK." ujar Ismail Marasabessy di gedung KPK, Rabu (2/10/2019).

Ismail mengatakan, bahwa aksi mahasiswa kemarin terkesan sangat bernuansa politik terkait munculnya polemik revisi RUU KPK tersebut.

"Kami mengetahui bahwa ada beberapa kali pertemuan antara mahasiswa dengan KPK. Menurut kami KPK melakukan politisasi. KPK mendoktrin dan menghasut mahasiswa melakukan aksi demo padahal mahasiswa yang demo kemarin tidak melakukan kajian ilmiah." tambah Ismail.

Menurut Ismail, mahasiswa yang melakukan aksi demo beberapa hari belakangan, diakuinya kurang mendalami apa itu revisi RUU KPK.

"Mereka hanya katakan hanya menolak revisi RUU KPK." imbuhnya.

Ismail menduga ada beberapa pasal dalam RUU KPK yang sengaja tidak diindahkan oleh KPK sendiri selaku lembaga pemberantas korupsi.

"Padahal ada pasal yang memang KPK tidak sepakat seperti adanya pasal soal pembentukan Dewan Pengawas. Pasal ini yang tidak diindahkan oleh KPK. Kami melakukan kajian internal ternyata dengan adanya Dewan Pengawas, itu merupakan sesuatu kekuatan besar untuk KPK. Karena selama ini KPK dalam menindak korupsi tidak sesuai standar seperti tidak koordinasi dengan kepolisian." terang Ismail.

LKPHI berharap dengan aksi damai ini KPK bisa menyudahi problematika yang terjadi baru-baru ini.

"Saya juga berharap kepada pimpinan KPK yang belum diganti ini untuk koordinasi dengan pemerintah untuk tidak keluarkan Perppu KPK. Kepada rekan-rekan mahasiswa saya juga meminta untuk menyudahi aksi demo ini." tutup Ismail.

Penulis: Alamsyah
Editor: Redaksi

Baca Juga