LoKKED Sebut Komisi D Jubir Disdik

AKURATNEWS - Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur (LoKKED JATIM), mengajukan Hearing kepada Komisi D DPRD Kota surabaya.

LoKKED mengajukan pada hari Selasa, 21 September 2021 lalu. Namun, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan dikarenakan masih ada pembahasan APBD-P tahun 2021 yang jadwalnya sudah ditentukan, yang agendanya sudah terjadwal beberapa waktu sebelumnya.

"Kami ucapkan permohonan maaf, karena adek-adek LoKKED itu secara langsung berharap bisa bertemu di tanggal 21 September yang lalu," ucapnya, pada Kamis (30/9/2021).

Ia mengatakan, LoKKED berharap didalam forum ini, dihadirkan pula Dinas Pendidikan kota Surabaya. Akan tetapi, surat yang LoKKED kirimkan, tidak menyertakan permintaan dihadirkannya Dinas Pendidikan didalam forum ini. "Sehingga, kami membaca, bahwa mereka hanya ingin beraudiensi dengan kami Komisi D," jelasnya.

Lebih lanjut, Khusnul juga tegaskan kepada LoKKED, bahwa Komisi D bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan. Namun, pihak LoKKED berasumsi, bahwa Komisi D sebagai juru bicara Dinas Pendidikan.

"Dan itu sangat kami sesalkan dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita semua, bahwa kalau tidak tahu, maka sebaiknya bertanya, itu yang kita tekankan kepada mereka," ujar Khusnul dengan menghela nafas.

Disisi lain, Irsal Ghaffar, Perwakilan Surabaya LoKKED Jatim saat ditanya mengenai data diadukan, dengan singkat Ia hanya menjawab. "Banyak, banyak temuan, ada temuan baru," ujarnya, setelah keluar dari ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Ia menyebutkan, beberapa aduan kepada Komisi D diantaranya Praktek menjual seragam ke siswa, lalu Program mitra sekolah, dan ljin koperasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Ia mengaku, di saat rapat tadi kurang berani dan terlalu banya bercerita. Dan pihaknya berharap Komisi D bersama Dinas Pendidikan harus ada. "Karena memang, tadi Dinas Pendidikan tidak ada, maka tidak apa, kami akan agendakan bertemu dengan Dinas Pendidikan," harapnya.***

Penulis: Arga

Baca Juga