Opini

Lonjakan Kasus Infeksi, Negara Absen Kebijakan Antisipasi

Ilustrasi
Ilustrasi

Akuratnews.com - Banyak pihak, baik IDI atau ahli epidemiolog memprediksi melonjaknya kasus infeksi menjelang dan pasca lebaran. Namun pemerintah tak cukup merespon dengan kebijakan antisipasi. Terlihat juga masyarakat melanggar protokol pasca lebaran. Penambahan kasus secara meledak lantaran masyarakat yang sudah mulai turun ke luar rumah menjelang Hari Raya Idul Fitri meskipun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah diterapkan.

Penjelasan dari Wakil ketua Umum PB IDI dr. Adib Khumaidi bahwa klaster baru kasus Covid-19 akan muncul dan terjadi peningkatan kasus baru jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Terjadinya arus balik pemudik dari daerah ke Jakarta meningkatkan potensi kasus penularan. Hal ini berkaitan dengan masa inkubasi virus corona sekitar dua pekan dan setelahnya harus ada evaluasi dan akan disusun kebijakan lebih lanjut. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan masyarakat membawa Surat Izin Keluar-Masuk (SKIM) jika ingin datang ke ibu kota dan berharap demikian juga diterapkan di Pemerintah Daerah, Demikianlah kebijakan untuk meredam arus balik dan upaya memutus rantai penularan Covid 19.

Rekor pertambahan kasus harian hingga 900, total hingga Sabtu (23/5), Covid-19 di tanah air mencapai 21.745. Dalam 24 jam, di Jawa Timur ada 466 kasus positif baru. Sehingga, total kasus di Jawa Timur naik menjadi 3.595 kasus. Sementara Banten mencatat 768 kasus. Tidak hanya kasus pasien yang positif saja dan terdapat juga pertambahan jumlah pasien yang sembuh total ada 5.249 pasien yang sembuh di seluruh Indonesia. Sementara kasus kematian pun bertambah.

Jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia telah mencapai 1.351 kasus. Menurut Juru Bicara Pemerintah, Achmad Yurianto, ada penambahan meninggal 25 orang, sehingga jadi 1.351. Mengutip situs worldometers.info, hingga pukul 15.34 WIB 23 Mei 2020, secara global terdapat 5.298.180 orang terpapar virus corona. Kasus terbanyak masih berada di Amerika Serikat dengan 1,6 juta kasus. Dari 5,2 juta kasus itu, 400 ribu di antaranya meninggal dunia. Sementara pasien yang sembuh mencapai 2,1 juta orang. (Jakarta, IDN Times).

Data tersebut diperoleh dari hasil uji specimen yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR)dan Test Cepat Molekuler (TCM). Sedangkan kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis. Dalam hal ini, ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paru-paru, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal dunia.

Walaupun persentase kesembuhan Covid-19 cukup tinggi, namun hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang mampu membunuh virus corona. Di beberapa negara seperti Vietnam angka kesembuhannya mencapai 100 persen. Bahkan, beberapa pakar kesehatan menyebut Covid-19 bisa sembuh sendiri jika imun penderitanya bagus. Sebaliknya, rata-rata angka kematian akibat corona berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per Selasa (17/3), sebesar 4,07 persen. Sementara di Indonesia, hingga Kamis (19/3) mencapai 8,37 persen. (Jakarta, IDN Times).

Kasus ini seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa perlu perombakan kebijakan agar memprioritaskan penanganan kesehatan, apapun risikonya. Bila tidak, maka upaya apapun yang ditempuh baik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun menormalkan kondisi sosial hanya akan memperparah kondisi krisis

Islam mewajibkan negara menjadi penanggung jawab dan menjamin kebijakan yang lahir didasarkan pada wahyu, dijalankan dengan mekanisme yang selaras ilmu dan sains serta ditujukan semat-mata memberikan kemaslahatan bagi semua rakyat. Pentingnya peran negara bagi rakyat yakni dalam mengokohkan kebijakan sesuai dengan hukum Allah yang menjadi standar akan sebuah tindakan. Itulah ketakwaan yang seharusnya terealisasikan dan kemenangan hakiki dalam kehidupan, yang menjamin semuanya adalah sistem Islam yang diterapkan oleh negara.

Maka dari sanalah akan lahir kebijakan-kebijakan yang memuliakan manusia. Rakyat yang terdampak akan mendapatkan bantuan yang layak, begitu juga dengan yang terjangkit akan mendapat fasilitas kesehatan yang prima dalam ikhtiar kesembuhannya.

Demikian pula negara menjamin seluruh kebutuhan pokok masyarakat baik sandang, pangan, dan papan termasuk juga kesehatan, keamanan dan pendidikan. Baik saat tidak ada wabah apalagi saat wabah seperti saat ini. Pemerintah yang memegang kekuasaan untuk menerapkannya menjadi aturan kehidupan dibarengi amalan nafilah yang juga semakin ditingkatkan.

Maka baik jajaran pemerintahan dan rakyat tidak hanya menjadi patuh atas kebijakan yang telah diterapkan pasca lebaran dalam meredam penularan dan persebaran virus Covid-19 sebagi bukti usaha yang dapat dilakukan secara totalitas namun juga tidak melupakan ibadah nafilahnya untuk meraih takwa. Semuanya diperlukan baik ibadah nafilah maupun juga ibadah (totalitas penghambaan kita kepada Allah SWT), pada pelaksanaan hukum hudud, qishash, serta keistiqamahan di jalan Islam dan melaksanakan seluruh syari’at Islam.

*Penulis adalah: Alumni Farmasi Universitas Indonesia

Baca Juga