oleh

LPG Subsidi Langka, Pemkab Labuhanbatu Keluarkan Surat Edaran

Labuhanbatu, Akuratnews.com – Terkait langka nya gas Liquefied Petrolium Gas (LPG) 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu, pelaksana tugas ( Plt ) Bupati Kabupaten Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT, keluarkan surat edaran (SE).
Dikeluarkannya SE tersebut bertujuan agar memberikan ketegasan dan kontrol langsung terhadap Agen dan pangkalan yang diduga nakal dalam hal pendistribusian atau penyaluran gas bersubsidi itu.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Gargaran Siregar kepada akuratnews.com dan awak media lain diruang kerjanya, di Jalan SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (4/12/18).

Dikatakan Gargaran Siregar SE tersebut ditandatangani Plt Bupati Labuhanbatu pada tanggal 3 Desember 2018, Nomor / 500 / 5046 / Ekon / II / 2018 Tentang Pengunaan LPG bersubsidi 3 Kg Bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

“Surat Edaran tersebut sudah diinfokan dan dibagikan ke OPD, Camat serta Agen dan Pangkalan se- Labuhanbatu, agar melaksanakan sesuai isi surat tersebut” katanya.

Dikeluarkannya SE tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petrolium Gas ( LPG ) Bersubsidi tabung 3 Kg yang Diperuntukan Bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Dalam surat edaran itu, tertuang enam (6) poin yang harus dipatuhi oleh OPD, Camat serta Agen dan Pangkalan Gas LPG yang ada di Kabupaten Labuhanbatu,

Poin pertama (1), LPG 3 Kg diperuntukan bagi masyarakat yang berhak, yaitu keluarga kurang mampu atau masyarakat miskin dan usaha mikro. Dua (2), menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu untuk tidak mengunakan LPG 3 Kg dan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mensosialisasikan kepada masing – masing jajarannya.

Tiga (3), kepada para Camat dan lurah / Kepala Desa se – Kabupaten Labuhanbatu agar menghimbau kepada pelaku usaha mikro yang ada diwilayah kecamatan yang memiliki Kekayaan Bersih diatas Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 300.000.000,- agar tidak mengunakan LPG bersubsidi 3 Kg.

Empat (4), Kepada para Agen dan Pangkalan LPG 3 kg yang ada di kabupaten labuhanbatu, agar memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Pangkalan dilarang mendistribusikan LPG bersubsidi 3 Kg langsung kepada PENGECER.

b. Pangkalan wajib mengutamakan masyarakat dilingkungannya.

c. Pangkalan dilarang keras mengecer keliling.

d. Pangkalan dilarang menyalahgunakan isi tabung LPG bersubsidi.

e. Pangkalan wajib menjual LPG bersubsidi 3 kg sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dan menaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

f. Pangkalan wajib mendistribusikan LPG 3 kg kepada masyarakat / usaha mikro yang memiliki KTP/Kartu keluarga atau identitas lain yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa atau usulan RT/RW/Kepala lingkungan setempat.

g. Agen dan Pangkalan dilarang keras menjual LPG bersubsidi 3 kg keluar daerah kabupaten labuhanbatu.

h. Agen wajib mengawasi setiap Pangkalan.

Lima (5), Setiap Pangkalan wajib memenuhi segala persyaratan baik fasilitas, peralatan dan keamanan lainnya seperti :

a. Bangunan harus memiliki ventilasi yang cukup serta larangan merokok.

b. Memasang papan nama pangkalan serta harga HET sesuai ketentuan agar dapat dilihat masyarakat.

c. Menyediakan racun api, cap/stempel pangkalan, timbangan dan bak pendeteksi kebocoran tabung LPG 3 kg. Enam (6), Semua Agen dan pangkalan wajib mentaati Surat Edaran ini, dan apabila melanggar akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bila Agen dan Pangkalan melanggar atau tidak mematuhi surat edaran tersebut, Gargaran Siregar mengatakan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Pertamina serta melaporkan pelanggaran yang dilakukan dengan disertakan bukti yang ada lalu merekomondasikan agar diberikan saksi ataupun pencabutan izin Agen dan Pangkalannya.

Ditambahkannya, Dalam hal ini masyarakat juga harus tahu dan memahami bahwa Pemkab tidak punya kewenangan untuk mencabut ataupun memberi izin Pangkalan. “Itu semua kewenangan Pertamina dan Agen, kami hanya merekomondasikan saja kepada Pertamina ataupun Agen yang telah ditunjuk Pertamina. Jadi bila masyarakat ada melihat kecurangan yang dilakukan pangkalan laporkan ke pemerintah setempat dengan lampirkan bukti yang lengkap agar dapat ditindak lanjuti” jelasnya mengakhiri.

Harga LPG 3 Kg Capai Rp 30 ribu Dipengecer

Warga di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 Kg. Hal tersebut berdampak pada harga dikalangan pengecer mencapai Rp 30 ribu.

“Langka kali sekarang gas tiga kilo, kalaupun ada dikios pengecer harga nya mahal kali sampai tiga puluh ribu rupiah. Sementara kalau dipangkalan kita antri berjam-jam juga belum tentu kebagian satu tabung pun ” keluh Mahyuni boru Siregar warga Rantauprapat, belum lama ini.

Ibu rumah tangga itu seringkali tergendala memasak dirumah lantaran kehabisan pasokan gas. Dirinya mengaku sering menggunkaan gas subsidi pemerintah tersebut karena perekonomiannya.

“Sering terkendala saat lagi masak, tiba-tiba habis gas. Kalau gas non subsidi ngak sanggup aku belinya, mahal” ucapnya.

Terpisah, pemilik kios eceran gas melon di seputaran Rantauprapat saat diwawancarai mengatakan dirinya menjual gas subsidi tersebut dengan harga mencapai Rp 30 ribu.

“Mencapai tiga puluh ribu, kadang dua puluh delapan ribu. Kamikan beli dipangkalan juga dengan harga tinggi jadi kami jual segitu” katanya sembari menyebutkan kalau ia membeli dari pangkalan tanpa disertai bon atau nota pembelian.

Pangkalan Prioritaskan Pengecer

Gas 3 Kg mulai langka di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumut. Pasalnya, diduga sejumlah pangkalan lebih memproritaskan para pengecer daripada menjual kepada warga pengguna rumah tangga.

Hal tersebut sesuai pantauan media ini disalahsatu pangkalan gas elpiji yang beralamat di Jalan Ringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, belum lama ini.

Terlihat sejumlah warga yang memebawa becak sudah menunggu kedatangan mobil gas elpiji 3 kg didepan pangkalan tersebut.

Tak lama berselang datanglah sebuah truk yang membawa gas elpiji subsidi itu. Dengan cepat penjual dan pembeli mengambil dan menyusun puluhan tabung melon itu kedalam becak barang masing-masing.

Sementara, Abi seorang warga Jalan Manggis, Komplek Pasar Gelugur mengeluhkan bahwa dirinya mengaku tidak diperkenankan membeli satu tabung gas 3kg tersebut dengan alasan diperuntukkan hanya untuk warga Kelurahan Bina Raga saja.

“Aku udah nunggu sebelum datang mobil gas nya, saat datang aku ngak dibolehkan beli dengan alasan hanya untuk warga Kelurahan Bina Raga. Tapi warga yang lebih jauh dibolehkan beli, bahkan puluhan tabung gas tiga kilo itu dibawa pakai becak barang” keluhnya sambari menunjuk kearah becak yang berisi puluhan tabung gas yang disubsidi pemerintah tersebut.

Saat becak yang mengangkut puluhan tabung gas subsidi itu berangkat, awak media sempat membuntuti kemana dibawa gas tersebut. Ternyata benar apa yang dikeluhkan warga, Pangkalan M.Arifin lebih memproritaskan jual kepada pengecer bahkan yang diluar domisi yang ditentukan daripada pengguna rumahtangga.

Pemilik pangkalan M.Arifin saat dikonfirmasi terkait dirinya dituding lebih mengutamakan menjual kepada pengecer dari pada warga pengguna rumah tangga, apalagi pengecer tersebut diluar domisinya. Beliau berdalih bahwa pengecer tersebut sudah menjadi langganannya.

“Kalau becak-becak itu sudah langganan, ini khusus kelurahan binaraga saja” dalihnya sembari meninggalkan awak media dan menutup pintu rukonya.

Warga lainnya, Paisal yang juga mengeluhkan hal yang sama di Pangkalan berbeda yakni Pangklan Amin yang juga berdomisili di Jalan Siringo-ringo, Rantauprapat juga turut mengeluhkan tidak kebagian LPG subsidi pemerintah tersebut.

“Baru lagi dibongkar gas tiga kilo nya masak dibilang penjual udah abis, masyarakat yang beli aja sedikit, lebih banyak warga yang bawa becak barang yang beli sampai puluhan tabung. Gak adil pangkalan ini, cabut aja izinnya ini” keluhnya.

Terpisah Kabag Ekonomi Pemkab Labuhanbatu, Gargaran Siregar saat dikonfirmasi,  mengatakan bahwa pangkalan elpiji tidak boleh mengutamakan menjual kepada pengecer apalagi diluar domisi.

“Tidak. Harus mengutamakan warga yang berdomisili di wilayah kerjanya dulu serta UKM yang ada di wilayah penyalurannya dan  harga tidak boleh melebihi HET yang di tetapkan oleh pemerintah Setempat (Bupati)” katanya melalui pesan whatsapp.

Operasi Pasar Dinilai Tidak Sesuai Kriteria

Ratusan warga Kecamatan Rantau Utara, langsung menyerbu operasi pasar gas elpiji 3 kilogram (kg) digelar Pertamina, di Jalan Cut Nyakdin, Selasa (20/11/2018) kemarin.

Hal ini terjadi, lantaran elpiji 3 kg sulit ditemukan warga sebulan belakangan. Warga yang ingin mendapat elpiji di operasi pasar itu diwajikan membawa kartu keluarga (KK).

“Harus menggunakan  KTP dan kartu keluarga (KK), meskipun kebutuhan elpiji saat ini belum terpenuhi,” kata salah seorang warga. Bahkan mengaku sudah sebulan ini, elpiji 3 kg langka di pasaran, meski ada harga yang dipatok pedagang meroket.

“Sudah sebulan langka bang, biasanya kalau ada harganya Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu, dari harga normal hanya sekitar Rp 16.000,” sebutnya.

Pihak Pertamina yang mengelar operasi pasar elpiji subsidi, melalui supir pengangkut gas elpiji 3 Kg hanya memberikan keterangan jumlah tabung yang dibawanya saat melakukan operasi pasar.

“Jumlah keseluruhan tabung 3kg yang saya antar ini berjumlah 560 tabung bang, tapi untuk masalah kelangkaan, silakan bang ke humas,” ucap supir pengangkut gas 3kg pegawai Pertamina ini saat di tanyai awak media.

Hingga kini, sudah hampir sebulan lamanya elpiji 3 kilogram langka di pasaran, kelangkaan ini belum diketahui penyebab pastinya.

Pantauan dilokasi operasi pasar yang dilaksnakan oleh agen PT. Dwi Putra Bina Makmur dinilai tidak sesuai kriteria operasi pasar yang tertulis dispanduk operasi pasar gas subsidi itu.

Warga menengah keatas dan ASN terpantau turut membeli gas subsidi tersebut.

Dari sembilan poin kreteria pasar tersebut, 3 (tiga) poin diantaranya dilanggar oleh PT. Dwi Putra Bina Makmur. Adapun tiga poin yang tidak dipatuhinya antara lain:

Poin ke-6, berbunyi, Setiap pembeli semaksimal mungkin 1 tabung/konsumen RT akhir, poin ke-8 berbunyi, berita acara operasi pasar wajib dibuat dan ditandatangani oleh pemda setempat dan poin ke-9 berbunyi, Konsumen RT kelas menengah keatas + ASN (Aparatur Sipil Negara) DILARANG KERAS MEMEBELI.

Camat Kecamatan Rantau Utara, Andre Nuzul Manik saat dikonfirmasi terkiat operasi pasar tersebut mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu tersebut.

“Gak tahu saya, tak ada info sama saya, WhatsApp saya habis paket. Sampai sekarang belum ada berita acaranya saya tandatangani ” jelasnya kepada awak media diruang kerjanya, baru-baru ini. (Hab)

Komentar

News Feed