LQ Indonesia Laporkan Oknum Hakim PN Surabaya ke KY

Jakarta, Akuratnews.com - Dua pengacara LQ Indonesia Lawfirm, Jaka Maulana, SH dan Natalia Manafe, SH melaporkan oknum hakim Pengàdilan Negeri (PN) Surabaya ke Komisi Yudisial (KY) Jakarta, Rabu (7/4).

Jaka dan Natalia selaku kuasa hukum Christian Halim melaporkan majelis hakim yang menyidangkan perkara pelapor CM dengan aduan pelanggaran kode etik.

"Jika terbukti kami akan mengambil dua langkah hukum lagi. Pertama, mempidanakan oknum hakim atas pasal 421 KUH Pidana dugaan penyalahgunaan wewenang. Kedua, pengajuan pembatalan putusan karena jelas tertera di Pasal 3 KUHAP," ujar Jaka Maulana usai laporan, Rabu (7/4).

Menurut Jaka, pihaknya memastikan pihaknya dan media akan selalu memantau supaya aparat penegak hukum wajib taat kepada aturan Undang-undang.

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jika melanggar KUHAP maka putusannya seharusnya tidak sah," imbuhnya.

Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm menambahkan, keprihatinan mengenai banyaknya dugaan pelanggaran hukum acara pidana dalam peradilan di Indonesia.

"Sidang Christian Halim ini adalah salah satu contoh peradilan sesat. Kenapa? Peradilan sesat adalah proses hukum atau due process of law yang diduga melanggar aturan acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUH Acara Pidana," ujar Alvin.

Dirinya selaku penasehat hukum Christian Halim meminta Majelis Hakim agar Mohammad Gentha Putra dipanggil atas permintaan Penasehat Hukum untuk didengar keterangannya.

Atas dugaan pelanggaran kode etik hakim tersebut, maka LQ Indonesia Lawfirm melaporkan oknum hakim ke Komisi Yudisial (KY) agar bisa diperiksa.

Ditambahkan Jaka, banyak penasehat hukum kebanyakan takut melaporkan hakim ke KY atau Bawas MA. Namun, hal itu, kata Jaka tidak berlaku bagi LQ Indonesia Lawfirm.

"Kami cinta dengan institusi dan aparat penegak hukum. Yang kami benci adalah oknum aparat penegak hukum yang mencoreng reputasi dan nama baik institusi penegakan hukum dengan melawan hukum yang seharusnya ditegakkan. Jika semua diam, maka Indonesia tak akan maju menjadi negara hukum," tegas Jaka.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga