LQ Indonesia Lawfirm Sebut Ada Modus Dalam P19 Kasus Indosurya

AKURATNEWS - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menolak berkas perkara kasus Indosurya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Keputusan tersebut cukup meresahkan masyarakat, lantaran 2 tersangka dalam kasus yang menimbulkan kerugian Rp 36 triliun tersebut bisa lepas dari tahanan.

Dalam press rilisnya, Alvin Lim, Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm mengungkapkan, pada salinan P19 yang bertandatangan dan cap Jampidum, ada petunjuk Nomor 90, yang berisi agar penyidik memeriksa semua korban di seluruh Indonesia.

“Modus P19 Mati, adalah modus yang diduga digunakan dalam memberikan petunjuk jaksa yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik. Petunjuk Nomor 90 ini adalah salah satu bukti nyatanya,” ungkapnya, Kamis (7/7/2022).

Alvin mengatakan, untuk memeriksa seluruh korban yang totalnya mencapai 15 ribu orang itu, adalah hal yang mustahil. Karena ada beberapa korban yang sudah meninggal.

Kemudian kata Alvin, petunjuk untuk memeriksa seluruh korban, itu artinya korban yang sudah meninggalpun harus diperiksa. Jika mau dijalankan sekali pun dengan mengecualikan korban yang sakit dan meninggal, lalu berapa ratus miliar biaya untuk memeriksan belasan ribu korban. “Inilah kenapa disebut P19 MATI, Karena tidak mungkin bisa dilaksanakan,” tegas Alvin Lim.a

Apabila berkas perkara tidak bisa diterima oleh kejaksaan dengan alasan tidak lengkap, maka penyidik akhirnya melakukan gelar perkara khusus sesuai Perkap. Hingga akhirnya akan menghentikan penyidikan atau SP3. “Disinilah pelaku kejahatan bisa lolos dari hukum dan persidangan,” ucapnya dengan lantang.

Alvin Lim menjelaskan, petunjuk Kejagung wajib memeriksa seluruh saksi korban dengan alasan ingin tahu junlah persis kerugian sangat tidak berdasarkan hukum. Pasalnya, list korban dan jumlah kerugian sebenarnya sudah ada di putusan sidang PKPU. “Ini buktinya P19 Mati dengan tandatangan atas nama dan cap Jampidum,” katanya.

Penulis:

Baca Juga