MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, di Kabupaten Mamasa Belum Ikut

Kantor BPJS Kabupaten Mamasa. (Foto: Wahyu)
Kantor BPJS Kabupaten Mamasa. (Foto: Wahyu)

Mamasa, Akuratnews.com - Meskipun Mahkama Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, masih saja dikeluhkan masayarakat, lantaran pembayarannya masih normal. Belum mengikuti putusan MA, di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) contohnya.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat khususnya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) alias peserta kelas mandiri yang membayar iuran dengan tarif yang dibatalkan oleh MA.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mamasa Paulus mengungkapkan, besaran iuran kepesertaan yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal itu menyusul MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Dikatakan Paulus, pembatalan kenaikan iuran hanya terjadi pada kelas mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja.

"Sesui Perpres 75 Tahun 2019, khusus segmen PBPU atau mandiri dibatalkan MA. Jadi akan kembali ke angka besaran sebelum Perpres 75 Tahun 2019," kata Paulus, Selasa (7/4).

Paulus mengatakan, sementara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), akan tetap membayar sebesar RP 42.000 per bulan per kepala. Kata dia, PBI ini merupakan peserta yang iurannya mendapat bantuan dari pemerintah.

Paulus menjelaskan, iuran yang dibatalkan oleh MA tertuang pada pasal 34 yang berbunyi, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP yaitu sebesar Rp 42.000,00 per orang setiap bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Selanjutnya kata dia, untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II sebesar Rp 110.000 per orang setiap bulannya, dan Rp 160.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Paulus menyebutkan, besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 2O2O. Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu untuk kelas III sebesar Rp 25.500, kelas II Rp 51.000 dan kelas I sebesar 80.000 rupiah.

Paulus meminta kepasa para peserta agar tidak khawatir mengenai transaksi tersebut. Pasalnya pihak BPJS Kesehatan telah mencatat kelebihan pembayaran iuran tersebut.

"Nantinya akan diperhitungkan, jadi tidak usah khawatir," ucap Paulus.

Kata Paulus, pihaknya akan mengembalikan kelebihan pembayaran iuran para peserta usai adanya peraturan presiden (Perpres) baru yang diterbitkan oleh pemerintah.

"Diperhitungkan sama seperti pengembalian nantinya," pungkasnya.

Penulis: Wahyuandi

Baca Juga