MA Kabulkan Gugatan Eks Kepala BBPOM Surabaya

Setelah berjuang keras, gugatan mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Sapari terhadap Kepala Badan POM Penny Kusumastuty Lukito yang diduga telah memecat Sapari, akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Jakarta, Akuratnews.com - Kasus pemecatan dan pendzoliman terhadap mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, Sapari yang diduga dilakukan oleh Kepala Badan POM Penny Kusumastuty Lukito, mulai menemukan titik terang.

Pria yang selama ini mengaku dizolimi, dipecat tanpa alasan oleh Kepala BPOM dan tak mendapat gaji sejak November 2018 sampai Juni 2020, saat ini, baru saja memperoleh putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht) terhadap surat gugatannya kepada kepala BPOM.

"Alhamdullilah sudah hampir 3 bulan mendapatkan hasil bagi saya, bagi anak dan istri saya yang menjadi perhatian saya dan keluarga yang tentunya senang sekali sudah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht)" ucap Sapari di Pengadilan TUN Jakarta sementara, Kamis (25/6/2020).

Sapari mengatakan bahwa dirinya menggugat Penny Kusumastuty Lukito lantaran ia merasa disingkirkan secara paksa dari jabatannya. Hak-haknya seperti gaji yang seharusnya didapat, juga tak dia dapatkan.

"Beliau telah mencopot atau memecat saya selaku Kepala BB-POM Surabaya tanpa alasan yang jelas. Saya difitnah, untuk bisa dilengserkan, tapi saya yakin Allah tidak tidur” lanjut Sapari.

Untuk diketahui, pada gugatan Sapari di tingkat pertama dalam perkara No.294/G/2018/PTUN Jakarta, Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018.

Hakim PTUN Jakarta juga dalam pertimbangannya mewajibkan kepada tergugat (BPOM-red) untuk merehabilitasi penggugat (Drs. Sapari.,Apt.,M .Kes), berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Lalu pada tingkat Banding dalam perkara No. 226/B/2019/PT.TUN Jakarta yang dalam amar putusan hakim tinggi menyatakan menguatkan putusan tingkat pertama.

Dan di Mahkamah Agung (MA RI) dalam perkara No. 90K/TUN/2020 di putus tanggal 19 Maret 2020 dengan amar putusan menolak kasasi yang di mohon oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Perjuangan Sapari membela hak-haknya yang telah dirampas juga dia lakukan hingga ke Presiden Jokowi.

"Saya sudah menyurati, Presiden sebanyak dua (2) kali instagram satu kali, Mensetneg, Ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) RI namun surat saya tidak ada respon dari pihak-pihak yang terkait,” paparnya.

“Malah saya di respon oleh Komisi III DPR RI bapak Benny K Harman, beliau yang akan menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di diri saya," tutup Sapari.

Penulis: Redaksi

Baca Juga