Mahasiswa dan Santri Diminta Kawal Korupsi Hibah Ponpes di Banten

JPMI Minta Semua Elemen Mahasiswa dan Santri Kawal Persoalan Korupsi Hibah Ponpes di Banten
JPMI Minta Semua Elemen Mahasiswa dan Santri Kawal Persoalan Korupsi Hibah Ponpes di Banten

AKURATNEWS - Kasus korupsi dana hibah Pesantren (Ponpes) Tahun Anggaran (TA) 2020 di Banten terus mencuat, setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten, menetapkan mantan Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten, Irvan Santoso sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Koordinator Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Deni Iskandar, meminta pada semua elemen mahasiswa dan santri di Banten, untuk bersama-sama mengawal kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren tersebut.

"Jadi persoalan korupsi hibah Ponpes di Banten, harus dikawal oleh semua stakholder dan semua elemen masyarakat, dari mulai mahasiswa maupun oleh para santri di pondok pesantren," kata Deni, diacara diskusi publik, bertajuk, Banten Dalam Pusaran Korupsi, Selasa (01/06) di Sodong, Pandeglang.

Selain itu, Deni juga meminta agar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen di negara, segera turun tangan mengusut tuntas persoalan korupsi tersebut, yang itu melibatkan ratusan Ponpes menjadi korban kebijakan Wahidin Halim selaku Gubernur Banten.

"Dalam hal ini, KPK harus turun ke Banten. Jangan sampai para kiai dan para alim ulama, menjadi korban kebijakan, dan menjadi tersangka semua. Jangan juga dalam pengusutan kasus ini, kemudian ada banyak Ponpes yang di segel, oleh Kejati," jelas Deni.

Sebelumnya, JPMI secara resmi telah melaporkan kasus korupsi dana hibah Ponpes ke KPK pada Rabu, 24 April 2020 kemarin. JMPI melaporkan tiga orang pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi hibah tersebut.

Tiga orang tersebut diantaranya, Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah Almuktabar, dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti.

"Hari ini, apa yang dilaporkan JPMI ke KPK sudah terbukti. Kejati sudah memanggil Sekda dan Kepala BPKAD. Tapi kan faktanya, Kejati tidak berani juga memanggil WH. Padahalkan jelas, dugaan ketelibatan WH sebagai Gubernur dalam pusaran korupsi hibah Ponpes ini, pelan-pelan terbukti. Itu disebut oleh pengacara mantan Kabiro Kesra," katanya

"Maka dengan itu, kami JPMI hari ini meminta agar KPK segera turun tangan. Kita tidak ingin nama para kiai penjaga gerbang Banten ini, justru dikorbankan. Ini penting, KPK harus turun tangan dan datang ke Banten. Kemudian JPMI juga meminta agar semua elemen mahasiswa dan santri di semua Ponpes di Banten, harus mengawal persoalan ini. Bila perlu dorong KPK, agar turun ke Banten," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, pihaknya mengaku sangat berterima kasih atas laporan JPMI ke KPK. "Terima kasih informasinya, nanti kita atensi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Kamis 27 Mei 2021 Kemarin.***

Penulis: Redaksi

Baca Juga