oleh

Mahfud MD Sebut Ada Produsen Berita Bohong yang Ingin Rusak Kredibilitas Pemilu

Yogyakarta, Akuratnews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut, ada produsen hoaks atau berita bohong yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

“Ada gerakan-garakan yang memang tujuannya mengacau, misalnya produsen-produsen hoaks yang selalu memproduksi berita-berita yang salah, bohong dan meresahkan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu,” kata Mahfud usai Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa’ di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Selasa (19/2) malam WIB seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (20/02/2019).

Mahfud menduga gerakan memproduksi hoaks itu berlangsung secara terorganisasi yang hanya bertujuan mengacau. Meski berulang kali telah diluruskan, namun informasi bohong tetap disebarkan kepada masyarakat.

“Meskipun sudah dibenarkan, itu dikeluarkan terus sehingga rakyat kecil lama-lama mulai percaya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, informasi bohong yang tetap disebarkan oleh produsen hoaks, di antaranya informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah didikte atau telah menjadi alat dari kelompok politik tertentu.

“Itu buktinya apa? KPU menurut saya sekarang independen dan KPU bukan alat pemerintah tetapi alat kekuatan politik. Wong KPU yang membuat DPR. Misalnya lagi ada hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dicoblos, kan sudah jelas itu tidak mungkin tetapi terus dikembangkan,” katanya.

Contoh laina, lanjut Mahfud, ada informasi yang menyebutkan bahwa Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dan sebentar lagi akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Padahal, kata Mahfud, sudah jelas bahwa sesuai UU Pemilu, penggantian Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak diperbolehkan. Calon yang mengundurkan diri akan dihukum lima tahun penjara disertai denda Rp 50miliar.

“Partai yang menarik pencalonannya juga hukumannya enam tahun penjara dengan denda Rp 100 miliar. Misalnya dianggap berhalangan tetap tidak bisa, karena di undang-undang 60 hari sebelum pemungutan suara tidak boleh ada penggantian, meskipun itu berhalangan tetap,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, kata Mahfud, muncul pula hoaks bahwa setelah Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden akan digantikan oleh BTP. Hal itu tidak akan terjadi, karena di dalam UU Pemilu sudah jelas mengatur bahwa yang boleh menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah orang yang tidak pernah dihukum penjara lima tahun atau lebih.

“Nah, itu sudah dijelaskan tetapi masih dikembangkan terus. Ini artinya ada produsennya, ada yang memproduk untuk membuat keresahan masyarakat terus-menerus, sehingga pemilu dirasa tidak kredibel,” katanya. (Red)

Loading...

Komentar

News Feed