Majelis Hakim Ajudikasi Bawaslu Sidoarjo Tolak Permohonan M Rifai Terkait DCT Pileg 2019

Sidoarjo,
Akuratnews.com
- Upaya permohonan M. Rifai kepada Bawaslu
Sidoarjo atas pencoretan dirinya dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD
Sidoarjo 2019 yang telah dicoret KPUD Sidoarjo harus menelan pahit.

Pasalnya, Majelis Hakim Ajudikasi Bawaslu Sidoarjo
menolak semua permohonan yang diajukan pemohon agar tetap dimasukan sebagai DCT
anggota DPRD Sidoarjo 2019, Dapil V (Sukodono-Taman) dari Partai Gerindra.

"Memutuskan, pertama, menolak permohonan pemohon
seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Ajudikasi Agung Nugroho ketika
membacakan amar putusan, Kamis (14/2/2019). “Kedua, Partai Gerindra tetap sah
menjadi peserta pemilu.”, lanjutnya.

Ditolaknya permohonan itu, tentu majelis memiliki
banyak pertimbangan, diantaranya bahwa keputusan KPUD Sidoarjo mencoret dengan
dasar adanya kekuatan hukum tetap (incrah) atas kasus pidana pemohon dinilai
sesuai prosedur sebagaimana dalam aturan.

Meski begitu, pihak kuasa hukum pemohon, Yunus Susanto,
akan mengkaji sebagai dasar upaya hukum atas putusan itu. "Ini akan kami kaji
sebagai langkah upaya hukum kami ke PTUN," ucap Yunus.

Yunus mengaku, putusan itu dinilai tidak
mempertimbangkan dari saksi ahli hukum Profesor Sadjijono yang dihadirkan.
"Pendapat ahli kan tidak dipertimbangkan sama sekali. Ini yang menjadi
pertanyaan," ungkapnya.

Sementara Ketua KPUD Sidoarjo, M Zainal Abidin, hanya
menanggapi santai atas putusan itu. "Kami menghormati putusan Majelis Hakim
Ajudikasi. Itu merupakan kewenangan Majelis," tegas M Zainal.

Sebagaimana diketahui, KPUD Sidoarjo mencoret M Rifai
dari DCT anggota DPRD Sidoarjo 2019 karena sudah ada kekuatan hukum tetap dari
Mahkamah Agung (MA) atas kasus ijazah palsu strata satu (S1) yang digunakan
dalam pencalonan anggota DPRD Sidoarjo 2014 silam.

Pencoretan itu didasarkan atas diterimanya petikan
putusan Kasasi MA No 592.K/Pid.Sus/2018 yang berbunyi sebagai berikut;

Memperbaiki putusan pengadilan tinggi Jawa Timur no
129/Pid/2017/PT. SBY tanggal 3 April 2017 yang menguatkan putusan PN Sidoarjo
No 456/Pid.sus/PN.SDA tanggal 9 Nopember 2016, mengenai pidana penjara yang
dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan penjara.

Dari petikantersebut, jelas menghukum yang bersangkutan
dengan kurungan 6 bulan penjara dan membatalkan hukuman 1 tahun percobaan yang
dikeluarkan oleh PN Sidoarjo dan PT Jawa Timur.

Penulis & Foto: Arief

Editor : Fajar

Penulis:

Baca Juga