Hindari Konflik Sosial

Makam Rubuh Akibat Tambang di Sinjai Diputuskan Tutup Sementara

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sinjai bersama OPD, dan stakholder terkait polemik tambang di Dusun Baccara, Desa Tongke-tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. /Ashari/AKURATNEWS
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sinjai bersama OPD, dan stakholder terkait polemik tambang di Dusun Baccara, Desa Tongke-tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. /Ashari/AKURATNEWS

AKURATNEWS - Aktifitas tambang yang merusak fasilitas tempat pemakaman di Dusun Baccara, Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan akhirnya ditutup sementara.

Penutupan proses penambangan tersebut diputuskan Ketua DPRD Sinjai, Lukman H. Arsal melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait, pemilik tambang, dan para stakeholder di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Rabu sore (9/6/2021).

Lukman mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan aksi protes masyarakat dan menghindari konflik yang akan terjadi apabila hal itu tidak dilakukan.

"OPD terkait segera mengambil kebijakan dan menekankan kepada pihak penambang bahwa penambangan yang beroperasi untuk dihentikan sementara sampai tidak ada protes di masyarakat," tegas Lukman memimpin rapat.

"Jangan kita terjebak dengan persoalan kewenangan izin tambang yang dikeluarkan provinsi atau pusat seperti yang dijelaskan oleh OPD kabupaten, akan tetapi bagaimana kita mengambil langkah agar persoalan ini selesai tanpa konflik sosial di masyarakat," sambung mantan birokrat ini.

Untuk itu, kata Lukman, kepada tiga OPD terkait diminta segera menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas.

Hal senada disampaikan para Anggota Komisi III DPRD yaitu Kamrianto, Andi Jusman, dan Zulkifli. Mereka memberikan sumbangsih saran agar penambangan tersebut ditutup sementara, karena dianggap melakukan pengerusakan kuburan.

"Betul bahwa tambang tersebut mempunyai izin, tapi secara sosial sangatlah fatal karena perkuburan sekitar yang terkena dampaknya, sehingga masyarakat merasa resah dan tidak mau dengar alasan apapun untuk kelanjutan beroperasi tambang itu," kata Kamrianto.

"Jadi kami berinisiatif dan memberikan solusi dengan mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara penambangan tersebut. Sisa OPD terkait proaktif berkomunikasi ke provinsi dan pusat yang menangani soal perizinan tambang," sambung Zulkifli.

Dalam RDP ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Ramlan Hamid, I Kepala Dinas PTSP Lukman Dahlan, perwakilan dari Dinas PUPR Sinjai, dan puluhan warga Desa Tongke-tongke.***

Penulis: Ashari

Baca Juga