MAKI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Alkes Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut

Ratu Atut

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menuntaskan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang menyeret mantan Gubernur Banten Batu Atut Chosiyah. Meskipun telah dinyatakan lengkap atau P21, perkara tersebut tertunda karena Ratu Atut menderita sakit.

Kuasa hukum Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Kurniawan, mengatakan proses kasus alat kesehatan (alkes), sudah dinyatakan lengkap (P21) tinggal penyerahan tahap dua.

"Kalo untuk alkes, KPK sudah menyatakan berkas lengkap. Tinggal penyerahan tahap 2, penyerahan berkas dan tersangka. Selanjutnya dalam jangka 14 hari, Jaksa KPK akan limpahkan perkara ke pengadilan. Itu prosesnya," kata Kurniawan kepada Akuratnews.com, Sabtu (4/2/017).

Kurniawan mengaku, MAKI akan tagih janji KPK utk segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Karena jawaban KPK dua minggu lalu, penyerahan tahap dua ditunda dengan alasan Atut sakit.

" Masa' ada terpidana (sekaligus tersangka) sakit sampai dua minggu, tidak diurusi KPK ?," jelasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) melakukan persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( PN Jaksel), Selasa (24/1/2017).

Sementara itu, dalam persidangan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Soedjarwo dengan agenda jawaban dari KPK tersebut disampaikan bahwa perkara akan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan.

MAKI meminta penyidik KPK, untuk secepatnya menindak lanjuti kasus korupsi alkes yang menjerat mantan Gubernur Banten tersebut, terungkapnya kasus tersebut ketika KPK memulai penyidikan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang merupakan adik kandung Ratu Atut.

Selain itu, KPK kembali menemukan bukti korupsi alkes oleh Ratu Atut dalam penyidikan adik kandungnya. Tetapi perkara tersebut tertunda selama tiga tahun dengan status Ratu Atut sebagai tersangka.

Ratu Atut sendiri adalah terpidana korupsi dan kini mendekam di Lapas Wanita Tagerang. Atut menghuni penjara untuk tujuh tahun karena kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Banten. (Agus)

Penulis:

Baca Juga