Mantan Napi Korupsi Nyaleg Tidak Memenuhi Syarat

Ketua KPU Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman

Jakarta, Akuratnews.com - Ada sebanyak 12 orang bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi yang diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, pihaknya tetap berpegangan kepada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur bahwa ada tiga jenis mantan napi yang akan dikembalikan ke partai pengusung dari calon yang bersangkutan, salah satunya mantan napi korupsi.

"KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu, kami akan kembalikan. Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya TMS (tidak memenuhi syarat)," ujar Arief di Gedung DPR, Senin (03/09/2018).

Ia mengatakan, peraturan tersebut hingga detik ini masih berlaku sehingga pihaknya selaku pembuat PKPU harus berpedoman pada PKPU itu. Seperti diketahui, PKPU yang dibuat KPU pun mengadopsi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga alasan Bawaslu yang meloloskan para mantan napi merujuk UU sesungguhnya rujukannya sama.

"Tapi yang jelas begini, KPU ingin menyatakan bahwa KPU tidak menolak apa yang sudah diputuskan Bawaslu, tetapi sepanjang PKPU-nya itu belum diubah maka PKPU itu yang harus dijalankan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu ditunda hingga judicial review (JR) Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung (MA) dinyatakan hasilnya baik itu sesuai maupun tidak.

Pihaknya juga selama ini sudah mengirimkan surat edaran kepada Bawaslu-Bawaslu daerah dan KPU provinsi serta kabupaten/kota yang berisi, apabila ada putusan yang seperti itu, maka tindak lanjutnya ditunda terlebih dahulu hingga ada putusan JR terhadap PKPU.

"Kalau memang PKPU dinyatakan bertentangan dengan UU, saya berharap semua pihak mematuhi itu. KPU akan mematuhi itu, tetapi kalau yang terjadi juga PKPU itu dinyatakan tidak bertentangan, semua juga harus mematuhi itu," ujarnya.

Terkait dengan 12 orang bacaleg mantan napi korupsi itu pun, katanya, menurutnya putusan apapun diterima tapi eksekusinya tidak bisa dilaksanakan sekarang terkait adanya JR di MA. Sebab dalam PKPU sudah jelas mengatur tidak boleh mantan terpidana di tiga jenis pidana itu, yakni narkoba, kejahatan seksual, dan korupsi maju sebagai caleg.

Pihaknya pun meminta kepada Bawaslu, sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam UU, katanya, Bawaslu sedianya bisa melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian pihaknya pun berharap agar eksekusi terhadap mereka yang sudah lolos itu ditunda mengingat PKPU yang ada saat ini tidak dibatalkan dan tidak pernah diubah.

"Sebetulnya kami berharap juga kalau memang tidak setuju dengan PKPU bukan kemudian diabaikan PKPU-nya, tapi ketidaksetujuan itu sudah diatur melalui UU juga. Sepanjang belum ada perubahan maka jalankan itu. Kalau kemudian sudah diubah ya jangan dijalankan," pungkasnya. (Yud)

Penulis:

Baca Juga