Mantan Walikota Mojokerto Divonis 3,6 Tahun

Mantan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat mendengarkan putusan. (Arief,akuratnews)
Mantan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat mendengarkan putusan. (Arief,akuratnews)

Sidoarjo, Akuratnews -  Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, menjatuhkan sanksi 3,6 Tahun kepada mantan Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus. Dalam putusannya, hakim menilai terdakwa terbukti bersalah dan melanggar UU RI no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jalannya persidangan diwarnai hadirnya ratusan jamaah Al'ummahat Kota Mojokerto, ibu - ibu jamaah pendukung terdakwa mantan Wali Kota Mojokerto di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di jalan raya Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis (4/10/2018).

Ratusan ibu-ibu berjilbab itu langsung menggelar dzikir dan doa bersama usai tiba di Pengadilan Negeri (Tipikor). Salah satu anggota jamaah Hj. Shobiro saat ditemui akuratnews mengatakan, dirinya beserta 300 jamaah yang lain hadir di Pengadilan Negeri Tipikor untuk memberikan doa dan dukungan kepada mantan Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus agar diberikan kebijakan yang adil dan selalu diberi kekuatan untuk tabah. "Untuk memberikan dukungan semangat dan mendapatkan putusan yang adil,"ucap, Hj. Shobiro.

Sidang yang di ketuai oleh Majelis Hakim Dede Suryaman itu digelar diruang Cakra Pengadilan Negeri (Tipikor) Surabaya, Juanda dengan agenda putusan. Ketua Majelis Hakim, Dede Suryaman saat membacakan putusan menyampaikan, bahwa, terdakwa mantan Walikota Mojokerto terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI no.31 tahun 1999 serta pasal 13 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Terdakwa terbukti telah melanggar pasal berlapis yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI no.31 tahun 1999 serta pasal 13 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," terang, Ketua Majelis Hakim, Dede Suryaman.

Masih lanjut Hakim Ketua Dede Suryaman, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis terdakwa dengan penjara 3 tahun 6 bulan, denda 200 juta, subsider 3 bulan, serta pencabutan hak politiknya selama 3 tahun.

Putusan tersebut yang dibacakan Ketua Majelis Hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut terdakwa dengan tuntutan 4 tahun penjara, denda 250 juta, subsider 3 bulan penjara, dan pencabutan hak politiknya selama 4 tahun.

Sementara tim Penasehat Hukum terdakwa, Mahfud SH saat dikonfirmasi terkait putusan Hakim menyampaikan, pihaknya masih mengajukan pikir - pikir dengan tenggang waktu satu minggu untuk menyampaikan banding atau menerima.

"Klaen kami masih mengajukan pikir-pikir apakah banding atau menerima. Tapi kalau saya menyarankan banding,"ucap Mahfud usai persidangan.

Menurutnya, didalam kontruksi hukum, kalau yang menerima uang itu selama 30 hari tidak melaporkan maka itu menjadi gratifikasi. Kalau sudah gratifikasi maka endingnya harus pengadilan. Kemudian ada orang yang menganjur, itu dalam fakta persidangan yaitu Wakil Walikota, Suyitno.

"Pasal 55 ayat (1) KUHP. Didalam pasal 55 itu menyatakan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,"ungkap, Mahfud.

Mahfud menegaskan, dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi dalam perkara ini ada sejumlah anggota DPRD yang menerima dan orang yang menganjurkan atau menyuruh perbuatan yang didakwakan, yakni Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017, dan menyeret Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yakni, Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani, serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto. (Arief)

Penulis:

Baca Juga