Menata Sidoarjo Lebih Baik

Mas Kelana Bakal Kelola Keuangan Daerah sesuai Amanat UU

Sidoarjo, Akuratnews.com - Indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah itu mampu menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, pemerintah daerah merupakan lembaga negara yang memiliki tujuan utama melayani masyarakat.

Nah, capaian indikator keberhasilan tersebut, dapat dilihat bagaimana tata kelola keuangan daerah itu dilaksanakan.

Penegasan itu disampaikan bakal calon Bupati Sidoarjo 2021-2026 dari PDI-P dan PAN, H. Kelana Aprilianto, akrab disapa Mas Kelana ini pada Akuratnews.com, seusai menghadiri Rapimcab DPC PPP Sidoarjo di Hotel Luminor, Sidoarjo, Rabu (1/7/2020).

"Apabila keuangan daerah itu dikelola secara  transparan, akuntabel dan partisipatif, serta berprinsip menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, tentu kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan," katanya.

Untuk mengetahui sekilas pemikiran Mas Kelana soal tata kelola keuangan daerah, Akuratnews.com mengetengahkan dalam tulisan seri ke-18 ini.

Menurut Mas Kelana, sesuai amanat UU 23/2014 dan PP 12/2019, pengelolaan keuangan daerah itu meliputi perencanan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban.

Sedangkan, pengelola keuangan daerah, terdiri dari: kepala daerah, sekretaris daerah, inspektorat, pejabat pengelola keuangan sekaligus bendahara umum, kepala OPD, pejabat penatausahaan OPD, bendahara penerimaan dan penerbitan OPD, serta pejabat pelaksana teknis kegiatan.

"Intinya, pengelola keuangan daerah adalah penggerak utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, berupa pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pelayanan lainnya," ujar pria yang dikenal dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan ini.

Lebih lanjut, Mas Kelana mengungkapkan, jika pengelola keuangan daerah itu, diketahui menyimpang dari etika selaku abdi negara notabene pelayan masyarakat. Lebih mementingkan kepentingan pribadinya, ketimbang kepentingan bersama. Bertindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mustahil kesejahteraan masyarakat bakal tercapai.

"Oleh karena itu, kelak masyarakat menaruh harapan pada saya untuk mengemban amanah sebagai bupati, guna menata Sidoarjo lima tahun ke depan menjadi lebih baik, saya akan mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien mungkin, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN, serta penggunaannya tepat sasaran, sesuai yang diamanatkan undang-undang," tandas Bos PT Bangun Jaya (BJ) Grup ini. (Bersambung)

Baca Juga