Masih Diburu, KPK Sebut Harun Masiku Tak Bisa Tidur Nyenyak

Masih Diburu, KPK Sebut Harun Masiku Tak Bisa Tidur Nyenyak
Masih Diburu, KPK Sebut Harun Masiku Tak Bisa Tidur Nyenyak

AKURATNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu DPO Harun Masiku dan lima orang lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri meyakini para tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) termasuk Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak.

"Saya yakin sampai hari ini mereka tidak bisa tidur nyenyak karena sampai kapan pun tetap dicari KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap," kata Firli di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Mei 2022.

Firli mengungkapkan, pihaknya masih mencatat ada beberapa orang yang dicari oleh KPK, namun ia tidak menyebut nama nama tersebut.

"Tapi bukan hanya satu orang, setidaknya masih ada enam orang yang kita cari," ungkap Firli.

Masiku merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Mantan caleg dari PDI Perjuangan itu juga sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.

Selain itu, Interpol juga telah menerbitkan daftar merah dengan nama dia tercantum di dalamnya.

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, mengatakan, para DPO yang belum tertangkap menjadi kewajiban KPK untuk mencarinya.

"Masalah beberapa DPO, kami tidak bicara secara khusus Harun Masiku dan siapa saja, tentunya ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan pencarian," kata dia, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 April 2022.

Ia mengharapkan dengan terus membaiknya situasi pandemi Covid-19 membuat pencarian para DPO tersebut lebih maksimal.

"Bersyukur situasi sekarang pandemi sudah mulai menurun, mudah-mudahan semakin hari semakin menurun dan pada saatnya akan hilang dan kami sebagai para penyidik ini mempunyai akses yang cukup untuk bergerak mencari baik di sini, di dalam negeri maupun di luar negeri," ucap dia.

Terdapat empat tersangka yang berstatus DPO KPK hingga saat ini, yaitu Kirana Kotama dalam perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan Kapal SSV untuk pemerintah Filipina pada 2014-2017.

Izil Azhar dalam perkara bersama-sama Irwandi Yusuf selaku gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex/PT Duta Palma Group dalam perkara membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014.

Terakhir, Masiku dalam perkara suap terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.***

Penulis: Azril Ramadhansyah
Editor: Ahyar

Baca Juga