Masyarakat Delik Tuntut, PT Inti Indo Subur Kembalikan Tanah Adat.

Ilustrasi Tanah

Jakarta, Akuratnews.com - Masyarakat adat delik yang merasa terzolimi, terus menyuarakan hak haknya atas kasus lahan yang dimilikinya, saat ini diklaim milik PT.Inti Indo Subur/ Asian Agri Group (PT. IIS) .

Masyarakat kebatinan delik, desa delik, kecamatan pelawan merasa dirugikan atas  pengakuan sepihak  oleh PT. IIS, masyarakat yakin bahwa tanah tersebut adalah tanah adat milik warga masyarakat.

Dari keterangan Rusli Umar putra dari kepala adat kebatinan delik, saat dihubungi melalui sambungan HP, secara turun temurun sejak tahun 807 melayu dan saat ini perbatinan adat delik adalah generasi perbatinan yang ke-17 dan diakui oleh masyarakat adat pelalawan, Bahkan masyarakat perbatinan Adat Delik pun juga telah diakui oleh kekerabatan tengku besar kerajaan pelalawan dengan terbentuknya Organisasi Kekerabatan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan melalui Surat Keputusan No. 01/SK/TBKP/2016 Tentang pembentukan Organisasi Tengku Besar Kerajaan Pelalawan ungkapnya.

"Hak ulayat atas pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan  Masyarakat Adat Kebatinan Delik adalah kewenangan yang diberikan kepada masyarakat adat delik yang telah diatur secara konstitusional. Oleh sebab itu, segala bentuk pemanfaatan lahan di wilayah adat delik yang dilakukan oleh pihak selain masyarakat adat delik sepantasnya mendapat persetujuan dari masyarakat adat yang memanfaatkan lahan tersebut tegas Umar.

Permasalahan atas lahan garapan dari masyarakat adat delik dengan PT. IIS diawali dengan dibangunnya perkebunan kelapa sawit pada lahan garapan masyarakat adat delik oleh PT. IIS, yaitu berdasarkan surat pernyataan dan kesepakatan antara masyarakat adat delik dan PT. IIS, dimana telah disepakati luas lahan yang digarap oleh PT. IIS adalah seluas ±10.000 Ha, namun pada kenyataan di lapangan tanah yang dikuasai PT. IIS adalah ±17.198, sehingga ada selisih seluas ±7.196 Ha papar Umar.

"Kesepakatan antara masyarakat adat delik dan PT. IIS, dimana telah disepakati luas lahan yang digarap oleh PT. IIS adalah seluas ±10.000 Ha, namun pada kenyataan di lapangan tanah yang dikuasai PT. IIS adalah ±17.198, sehingga ada selisih seluas ±7.196 Ha,Terang umar kepada Akuratnews.com, Kamis. (9/2/17)

PT. IIS telah melakukan ingkar janji kepada masyarakat adat delik. Upaya komunikasi dan mediasi yang difasilitasi oleh beberapa pihak hingga wakil bupati selaku pihak pemerintah tidak mampu memberikan sumbangsih penyelesaian masalah.

"Tindakan PT. IIS yang melakukan penguasaan lahan adat delik adalah suatu bentuk arogansi dan merendahkan harkat martabat manusia sebagai orang yang merdeka, dimana hal ini merupakan elemen HAM yang tidak boleh diganggu dalam keadaan apapun.

Kami  warga masyarakat akan terus menuntut hak-hak kami dan dengan ini kami didampingi Lukman M.S.H. dan Team Pengacara dari Kantor Hukum Majjama Jakarta  sebanyak 36 advokat/konsultan hukum akan  menuntut PT. IIS atas kerugian dari penguasaan tanah garapan masyarakat adat delik atau menuntut pengembalian lahan garapan yang dikuasai oleh PT. IIS tutupnya. (Toro)

Penulis:

Baca Juga