Masyarakat Tuntut 40 Ha Lahan HGU PTPN III

Kebun Kelapa Sawit PTPN III
Kebun Kelapa Sawit PTPN III

Asahan, Akuratnews.com - Masyarakat Desa Sei Halim Harsak Kecamatan Sei Dadap Asahan menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pelepasan lahan HGU PTPN III Kebun Sei Dadap seluas 40 Ha dari 902 Ha yang ditengarai sudah tidak lagi mendapatkan ijin pengelolaan ijin dari Kementrian Agraria. Aksi ini digelar di halaman depan kantor bupati Asahan , Rabu (8/8/2018).

Dalam aksi tersebut Warga menuntut pelepasan hak atas tanah yang dikelola oleh PTPN III kebun Seu Dadap, khususnya yang berada di block "C" seluas 40 Ha dari 902 Ha yang belum mendapatkan perpanjangan ijin HGU dari kementrian Agraria.

Menurut salah seorang peserta aksi M.Syahbuddin warga masyarakat sudah ada yang memiliki Surat Keterangan Atas Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Lurah pada tahun 1971 hingga tahun 1977. Surat yang sudah ber SKT tersebut sudah dipegang olleh 20 warga masyarakat. Namun tanah yang sudah ber SKT tersebut , hingga saat ini masih dikuasai oleh PTPN III Kebun Sei Dadap.

Syahbuddin menebutkan, menurut data yang mereka miliki, lahan HGU PTPN III kebun Sei Dadap sejak tahun 2005 sudah habis masa ijinnya, namun demikian proses kelanjutan ijin tersebut tetap di urus oleh pihak menageman perkebunan tersebut, hingga keluar ijin , tetapi terbitnya ijin tersebut tudak secara global melainkan per percil. Seharusnya pihak PTPN III Kebun Sei Dadap itu mempunyai 8 ijin HGU, sementara hingga saat ini ijin HGU PTPN III kebun Sei Dadap hanya memiliki 7 ijin HGU.

Areal blok "C" yang memiliki luas 902 Ha, belum ada memiliki ijin HGU, dan dari luas 902 Ha tersebut terdapat 40 Ha yang sudah ada SKT nya dan dimiliki oleh warga masyarakat.

Terkait dengan status lahan yang dituntut masyarakat tersebut, staff Humas Kantor Direksi PTPN III Ridho Asril yang dihubungi Akuratnews.com Rabu (8/8/2018) menjelaskan, SKT bukanlah alas hak penguasaan tanah.

"Pada dasarnya areal yg diusahakan oleh PTPN III memiliki legalitas yg sah yaitu HGU dan areal yg dipermasalahkan itu merupakan aset negara yg harus dipertahankan oleh Perkebunan sebagai pemegang HGU tersebut. Apabila ada pihak pihak yg mengklaim memiliki alas hak diatas HGU tersebut, maka silahkan selesaikan ke jalur hukum biar pengadilan yg memutuskan" jelas Ridho. (HSP)

Penulis:

Baca Juga