Berpotensi Disalahtafsirkan di Lapangan

Media Dilarang Siarkan Polisi Arogan, PWI Sebut Salah Alamat

Jakarta, Akuratnews.com - Sebuah surat Telegram internal Polri viral di kalangan media. Isinya cukup mengejutkan. Salah satunya mengenai pelarangan media menyiarkan aksi polisi arogan.

"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan KMA diimbau untuk menanyangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," isi poin satu surat tertanggal 5 April 2021 tersebut.

Surat tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan ditujukan kepada para Kapolda dan Kepala Bidang Humas seluruh Polda. Adapun yang bertandatangan di bawahnya adalah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Terdapat 11 poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Intinya adalah mengatur teknis mekanis peliputan wartawan terkait dengan pemberintaan di lingkungan kepolisian.

Misalnya saja mengenai aturan menyamarkan wajah pelaku kejahatan di media siar. Ada juga aturan yang tidak menayangkan adegan kekerasan seperti tawuran berulang-ulang.

"Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan, agar tidak membawa media KMA tidak boleh disiarkan secara live KMA dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten," tulis poin kesepuluh surat tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono membenarkan mengenai edaran internal tersebut. Alasannya adalah untuk kepentingan kinerja kepolisian di wilayah.

"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," kata Rusdi melalui pesan singkat kepada wartawan.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI), Ilham Bintang menyebut, Surat Telegram Kapolri itu salah alamat jika ditujukan bagj media massa pers.

"Itu mungkin buat media-media Polri yang selama ini bekerjasama dengan terutama stasiun TV membuat program 'Buser' dan kawan-kawannya. Jadi, menurut saya bukan untuk media pers. Kalau pun dimaksudkan untuk media pers, saya harus mengatakan itu salah alamat," ujar Ilham di Jakarta, Selasa (6/4).

Dikatakannya, sumber hukum pers di tanah air adalah UU Pers No 40/1999 yang merupakan produk reformasi.

"Derajat telegram itu jauh di bawah UU Pers. Mustahil peraturan yang berada di bawah, seperti Telegram Kapolri mengalahkan UU yang berada di atasnya. Tapi tidak ada salahnya wartawan atau sekalian organisasi media pers mengklarifikasi Surat Telegram itu kepada kepolisian. Supaya lebih terang, dan tidak disalahtafsirkan nanti oleh petugas polisi di lapangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru," ucap Ilham.

Lanjutnya, untuk pengetahuan masyarakat, UU Pers no 49/99 itu tidak memiliki PP dan Permen yang bisa ditasirkan oleh eksekutif. Beda dengan UU Pers sebelumnya, yaitu UU Pokok Pers, yang tafsirnya sekehendak penguasa. Desain UU Pers No 40 memang ditujukan agar pers mengatur dirinya sendiri dimana pengaturannya ditangani Dewan Pers.

"Salah satu butir di Surat Telegram itu menyebutkan, dilarang menyiarkan tindakan polisi yang arogan. Kalau buat pers justru itu penting diberitakan sebagai koreksi kepada polisi. Yang benar, Kapolri harus melarang polisi bersikap arogan dalam melaksanakan tugas," pungkas Ilham.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga