Menunggu Komitmen Kabupaten/Kota

Melarang Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok demi Melindungi Anak Indonesia

webinar bertema “Kota Layak Anak Tanpa Iklan Promosi Sponsor Rokok Untuk Mendukung Target Penurunan Perokok Anak Dalam RPJMN 2020-2024”

Lisda menjelaskan, komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok akan sangat berpengaruh pada upaya pengendalian tembakau di masyarakat.

“Adanya penilaian dalam pemberian penghargaan Kota Layak Anak, khususnya pada indikator kesehatan yang memuat kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sangat membantu untuk mendorong pemerintah daerah membuat regulasi yang dapat melindungi anak dari bahaya rokok dan dari target pemasaran industri rokok,” tegasnya.

Kementerian PPPA memang telah memiliki Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan menetapkan kewajiban pemenuhan indikator 17, klaster III KLA tentang ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok. KLA telah menjadi upaya pemerintah kota/kabupaten untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Dimana salah satu pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan khusus anak adalah melindungi anak dari paparan asap rokok dan target industri rokok.

Berdasaarkan data Kementerian PPPA per Juni 2019, dari 435 kabupaten/kota yang telah menginisiasi proses menuju Kota Layak Anak (KLA), terdapat 247 kabupaten/kota yang mendapat penghargaan KLA. Namun, berdasarkan catatan Lentera Anak, dari 247 kabupaten/kota tersebut, baru ada 103 kabupaten/kota yang memiliki peraturan terkait KTR dan hanya da 13 kabupaten/kota yang memiliki pelarangan Iklan Promosi Sponsor (IPS) rokok. Situasi ini menunjukan bahwa masih banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi indikator KLA nomor 17. Padahal, tanpa adanya regulasi pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, Kabupaten/Kota akan sulit memenuhi indikator 17 KLA sebagai prasyarat menjadi Kota Layak Anak Paripurna

Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, mengapresiasi Kabupaten/Kota yang sudah membuat regulasi pelarangan iklan rokok untuk melindungi anak dari target pemasaran industry rokok dan mencegah anak menjadi perokok pemula. Menurut Lisda, sejumlah kabupaten kota telah berinisiatif  melarang iklan, promosi dan sponsor  rokok melalui berbagai peraturan, mulai dari surat himbauan, surat instruksi, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota hingga Peraturan Daerah.

“Karena itu kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah berkomitmen melarang iklan rokok melalui revisi Perda Reklame. Ini melengkapi Kota lainnya yang sudah berkomitmen melarang iklan rokok seperti Kota Bogor yang sudah melarang iklan rokok luar ruang dan Pemkot Sawahlunto yang sudah memiliki larangan Reklame Rokok,” kata Lisda.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis:

Baca Juga