Membedah Turunnya Mahasiswa ke Jalan di 24 September 2019

Ki-Ka : Dosen Pasca Sarjana Dr. Zaman Zaini, Ketua CPPS Dr. Taufan Maulam SE, MM, Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN Prof. Dr. Juanda SH, MH, Direktur Kajian Sosial Budaya CPPS Prof. Dr. Paisal Halim M. Hum., dalam Interaktif di Balik Demo Mahasiswa 24 September 2019, yang digelar di Kampus Pasca Sarjana Institut Stiami Jakarta.

Jakarta, Akuratnews.com - Masih terngiang di telinga, dan ingatan masih membekas bagaimana 24 September 2019, menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia pasca reformasi yang belum genap 20 tahun berjalan, mahasiswa kembali memenuhi dan merangsek Gedung DPR RI yang kali ini ditandai dengan turunnya para pelajar yang berasal dari Sekolah Teknik Menengah (STM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang turut ambil bagian dalam ekspresi keberatan atas beberapa Undang-Undang yang disahkan oleh DPR.

Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN Prof. Dr. Juanda SH, MH, dalam Dialog Interaktif di Balik Demo Mahasiswa 24 September 2019, dari kacamatanya faktor terjadinya demontrasi elit DPR dan pemerintah tidak responsif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dirinya menilai, jika DPR dan pemerintah responsif tidak akan terjadi demonstrasi, ditambah lagi adanya revisi UU KPK yang dinilai tidak memperkuat posisi KPK dalam pberantasan Korupsi.

"DPR dan pemerintah tidak responsif sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang berkewajiban merespon setiap kepentingan rakyat dan memperjuangkan keinginan rakyat, ternyata tidak dilakukan karena kepentingan elit politik lebih besar dari kepentingan rakyat yang diwakilinya," ujarnya di Kampus Pasca Sarjana Institut Stiama, Kamis (3/10).

Sementara itu, Direktur Kajian Sosial Budaya CPPS Prof. Dr. Paisal Halim M. Hum., mengatakan dalam perspektif sosial dan budaya, menyorot menggugah isu yang dibahas, mengutip sosiolog Jerman, masyarakat tidak bisa eksis tegak dengan pernyataan yang rasional, baik lembaga maupun pemerintah tapi harus dengan kepercayaan. Tidak ada kesepakatan persetujuan tanpa ada kepercayaan, tidak akan ada kontrak kalau tidak ada kepercayaan.

"Saya melihat di balik demo mahasiswa, itu dipicu dan dipacu oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketidak percayaan ini baik secara tersorot, tersurat, tersirat, maupun terseret (4T), masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Mengapa tidak percaya ?. Karena sejak presiden terpilih pada 2014 dan sebelumnya, di dalam pidato politiknya sudah menyampaikan janji dan salah satu streaming adalah memperkuat pemberantasan korupsi. Lubang yang memicu demo ini karena adanya perselingkuhan DPR dan pemerintah untuk mengganti UU KPK. Dan dipicu lagi refisi UU tidak masuk dalam program legislasi nasional dan dibahas dalam injuri time DPR. Mahasiswa sudah melakukan (menyampaikan) jangan dilakukan, tapi tidak dilakukan dengan berbagai argumentasi," paparnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga