Opini

Memprihatinkan, Angka Kemiskinan di Jawa Barat Meningkat

Akuratnews.com - Angka kemiskinan Indonesia, termasuk Jawa Barat dipastikan akan naik akibat pandemi COVID-19. Khusus di Jabar, diperkirakan sekitar 62% penduduk Jabar terganggu kesejahteraannya akibat pandemi ini. (Pikiran Rakyat, 12/5/2020)

Setelah banyaknya upaya yang dilakukan pemprov Jabar untuk membantu warga terdampak covid-19, namun hal itu tak mampu membendung naiknya angka kemiskinan di Jabar sebagai dampak pandemi covid-19. Pasalnya sektor jasa, pariwisata, pertanian, industri, semua sektor ini terdampak covid-19.

Hal ini berawal dari terlambatnya pemerintah mengambil tindakan. Seharusnya, pemerintah sejak awal melakukan karantina epicentrum dan menutup akses keluar masuknya penumpang dari dalam dan luar negeri, sehingga tidak akan berdampak kepada keterpurukan ekonomi.

Ditambah kebijakan PSBB dan bansos yg semrawut, semakin menunjukkan betapa lemahnya sistem ekonomi Kapitalisme dengan managemen korporatokrasinya. Alih-alih dientaskan, kemiskinan dalam sistem destruktif ini malah acap kali dimanfaatkan sebagai objek pencitraan. Bahkan tak hanya menjadi objek pencitraan, kemiskinan seringkali pula dikapitalisasi alias dibisniskan.

Para politisi dalam sistem sekuler yang hari ini ditegakkan, mereka ini tak ubahnya para produser yang juga siap menarik untung dengan merilis program-program pencitraan bertema pengentasan kemiskinan. Yakni keuntungan berupa jabatan kekuasaan yang kemudian mereka gunakan untuk menarik manfaat meski harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Sungguh kondisi ini berbeda jauh dengan paradigma kepemimpinan Islam. Dalam Islam, mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan amanah berat yang dipikulkan ke pundak para pemimpin mereka. Yang karenanya, amanah kepemimpinan ini menjadi amanah yang paling tak diinginkan siapapun yang menggunakan akalnya.

Di masa kekhilafahan Umar r.a yang cukup panjang, bertebaran kisah-kisah teladan kepemimpinan yang tak mungkin ditiru oleh kepemimpinan yang paradigmanya bersebrangan seperti saat sekarang.

Blusukannya Umar, BLT-nya beliau, benar-benar lahir dari sebuah kesadaran mendalam, bahwa setiap pengurusannya atas jiwa rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah swt. Jadi, tak ada urusannya dengan eksistensi jabatan, apalagi sekadar pencitraan.

Itulah yang melatari berkembangnya sistem pengaturan umat yang serba transparan dan memudahkan dalam sistem kepemimpinan Islam. Sebuah sistem hidup yang nothing to lose, karena hanya berorientasi mencari keridaan Allah SWT sehingga benar-benar berdampak pada teraihnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup masyarakat Islam, tanpa kecuali dan tanpa tandingan.

Optimasi sistem kelembagaan baitul mal, optimasi sistem peradilan termasuk lembaga hisbah, kebijakan menyangkut tanah, pendirian lembaga rumah tepung, program intervensi pasar saat situasi paceklik, sistem lockdown saat wabah, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk inovasi implementasi syariat yang lahir dari kesadaran tentang wajibnya berserius dalam mengurus umat.

Kalaupun ada fase di mana kepemimpinannya diuji dengan masalah, maka para khalifah tersebut, mampu menyelesaikannya dengan cara berpegang teguh pada syariat. Karena syariat memang sejatinya datang sebagai solusi seluruh problem manusia. Bukan malah lari kepada asing dan bertumpu pada arahan mereka.

Sungguh, umat hari ini, sangat membutuhkan kepemimpinan Islam. Karena kepemimpinan Islam tegak atas paradigma sahih tentang hakikat amanah dan pertanggungjawaban.

Yang akan menjadikan penguasa benar-benar menjadi pengurus dan penjaga rakyatnya, serta menempatkan kebahagiaan rakyat dan kemuliaan agamanya menjadi visi utama kepemimpinannya. Wallaahu a’lam.

Baca Juga